Usai menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, Juwono mengatakan, saat singgah di luar jadwal itu beberapa kotak senjata laras panjang pesanan dari Mali sempat raib.
"Karena kapten kapalnya diminta oleh pemasok untuk singgah di suatu tempat yang tidak dijadwalkan. Keterangan polisi Filipina adalah bahwa kapal itu seharusnya berlabuh langsung ke Manila menurunkan senjata genggam untuk Filipina, tapi untuk Mali yang laras panjang senapan serbu, sempat raib di tengah jalan," tuturnya.
Namun, Juwono enggan menjawab siapa pemasok yang dimaksud memerintahkan kapal untuk singgah di luar jadwal itu.
"Tunggu saja penjelasan Menko Polhukam di Komisi I DPR," ujarnya.
Menurut Menhan, saat ini Indonesia tengah bekerjasama dengan kepolisian Filipina guna menelusuri kesimpangsiuran persinggahan kapal tersebut di luar dari jadwal yang telah ditentukan.
Juwono menjamin pesanan senjata dari Filipina dan Mali itu sah dari sisi dokumen, administrasi, bea cukai, dan sebagainya.
Bahkan, menurut dia, pemberangkatan senjata itu diketahui dan disaksikan oleh TNI dan Polri, meski tidak mendapatkan pengawalan.
Menurut Menhan, pesanan senjata dari Filipina baru kali ini terjadi dan dalam jumlah yang sedikit.
Aparat bea cukai Filipina menahan kapal kargo "Capt Ufuk" yang mengangkut sekitar 50 pucuk senapan di Bataan, Kamis malam. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan senapan buatan PT Pindad berjenis SS1-V1 dan beberapa perlengkapan militer lainnya.
PT Pindad telah membantah bahwa penjualan senjata tersebut adalah ilegal. Perusahaan negara itu mengaku menerima pesanan 10 pucuk pistol P2 Pindad dari Persatuan Menembak Filipina.
Pesanan itu dikirimkan bersama dengan 100 pucuk senapan SS1-V1 yang dipesan oleh Mali. Pesanan tersebut dimuat dalam satu kargo, terdiri atas 20 kotak yang satu di antaranya adalah pesanan untuk filipina. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
