Sukabumi (ANTARA News) - Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy memastikan hampir seluruh kabupaten berstatus tertinggal di Jawa segera terlepas dari ketertinggalannya.

"Untuk Jawa, hampir semua kabupaten tertinggal trend-nya sudah membaik," kata Lukman kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja sekaligus safari ramadhan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.

Menurut Lukman, saat ini evaluasi terhadap perkembangan kabupaten tertinggal belum selesai sepenuhnya, namun kecenderungan arah masing-masing daerah sudah bisa diketahui.

"Setelah evaluasi final nanti, diharapkan seluruh kabupaten tertinggal di Jawa terlepas dari ketertinggalannya sehingga kita bisa lebih berkonsentrasi di luar Jawa," katanya.

Pada 2005 Kementerian PDT menetapkan 199 dari 400-an kabupaten/kota di Indonesia sebagai daerah tertinggal dengan berbagai ukuran, di antaranya tingkat kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dari 199 kabupaten tertinggal itu, sebanyak 123 kabupaten di antaranya berada di Indonesia timur, 58 kabupaten di Sumatera, 17 kabupaten di Jawa, dan satu kabupaten berada di Bali.

"Kalau pemerintah kabupaten memperhatikan indikator-indikator ketertinggalan dan mengarahkan programnya ke sana, maka kabupaten itu cepat keluar dari ketertinggalannya," kata Lukman.

Lukman mengatakan, upaya mengentaskan kabupaten tertinggal di Jawa relatif lebih mudah dibandingkan di luar Jawa, salah satunya disebabkan infrastruktur di Jawa lebih baik dan indeks ketertinggalannya tidak terlalu tinggi.

Dikatakannya, kabupaten tertinggal dengan indeks ketertinggalan tinggi yakni mencapai dua persen berada di lima provinsi yakni Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Bengkulu.

Selain itu, lanjut Lukman, pengentasan kabupaten tertinggal juga jauh lebih mudah jika ada sinergi program antara pemerintah pusat, provinsi, dengan kabupaten terkait.

"Yang agak problem memang koordinasi di tingkat provinsi. Ke depan akan kita perbaiki," katanya seraya menyebut ada sejumlah provinsi yang enggan mengalokasikan anggarannya untuk membantu mengatasi ketertinggalan kabupaten di wilayahnya. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009