BMKG optimalkan pegawai untuk operasikan peralatan

BMKG optimalkan pegawai untuk operasikan peralatan

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dalam tangkapan layar siaran langsung TVR Parlemen yang menayangkan rapat dengar pendapat Komisi V DPR di Jakarta, Senin (22/6/2020). (ANTARA/Dewanto Samodro)

tetap ada segelintir pegawai di ruang operasional untuk keberlanjutan operasional peralatan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya mengoptimalkan pegawai yang ada untuk mengoperasikan peralatan yang ada pada masa pandemi COVID-19.

"Kami tetap menerapkan bekerja dari rumah, tetapi tetap ada segelintir pegawai yang diisolasi di ruang operasional dalam rangka keberlanjutan operasional peralatan," kata Dwikorita saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR yang dipantau secara daring melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Senin.

Baca juga: BMKG-BoM miliki kesamaan perawatan cuaca

Dwikorita mengatakan, pihaknya tetap mengalami pemotongan anggaran di tengah pandemi COVID-19.

Saat ditanya Anggota Komisi V DPR apakah anggaran yang dipotong itu dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19, Dwikorita menjawab anggaran yang dipotong tersebut dikembalikan kepada negara.

Namun, ada anggaran yang tidak dikembalikan kepada negara berupa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Dana SILPA tersebut yang digunakan untuk mengoptimalkan para pegawai yang tetap harus bekerja mengoperasikan peralatan.

Baca juga: Presiden minta BMKG gandeng aparat keamanan untuk jaga alat pantau

"Anggaran tersebut untuk menguatkan gizi dan fasilitas antar jemput pegawai yang diisolasi untuk bekerja di ruang operasional," tuturnya.

Selain untuk penguatan operasional peralatan, Dwikorita mengatakan anggaran yang ada juga dialokasikan untuk mengadakan pelatihan kepada para petani secara virtual dalam rangka penguatan menghadapi dan memanfaatkan cuaca.

Baca juga: BPPT: Prediksi BMKG yang tepat dukung kesuksesan operasi TMC

Komisi V DPR mengadakan rapat dengar pendapat bersama BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (Bapel-BWS).

Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR menyatakan bisa memahami selisih paparan tentang pagu indikatif pada tahun anggaran 2021 yang berselisih Rp851,85 miliar lebih dari pagu kebutuhan sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baca juga: El Nino netral, BMKG perkirakan 2020 tidak ada anomali cuaca

Pagu kebutuhan BMKG pada tahun anggaran 2021 adalah Rp3,70 triliun lebih, sedangkan pagu indikatif pada tahun anggaran 2021 adalah hampir Rp2,85 triliun.

Komisi V DPR menyatakan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan tahun anggaran 2021 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan APBN di DPR. 

Baca juga: BMKG upayakan deteksi dini 30 detik setelah gempa

 

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

La Nina dan El Nino, ini dampaknya bagi masyarakat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar