BPK berikan empat catatan pada LKPP Tahun 2019

BPK berikan empat catatan pada LKPP Tahun 2019

Dokumentasi - Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat memberikan keterangan kepada awak media. di Gedung BPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ed/nz.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan empat catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 yang telah diperiksa atau LKPP Audited.

“Pertama adalah terdapat beberapa capaian positif atas Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 yang ditetapkan dalam APBN 2019,” kata Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

Agung menyebutkan capaian positif tersebut terdiri dari inflasi sebesar 2,72 persen yang lebih rendah dari asumsi APBN 3,5 persen dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp14.146 dari asumsi APBN Rp15.000.

Baca juga: BPK sampaikan LHP atas LKPP Tahun 2019 kepada DPR

Tak hanya pada capaian positif, terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang capaiannya di bawah asumsi penyusunan APBN 2019 seperti pertumbuhan ekonomi hanya 5,02 persen dari asumsi APBN sebesar 5,3 persen.

Kemudian tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan 5,62 persen dari asumsi APBN 5,30 persen, lifting minyak hanya 746 ribu barel per hari dari asumsi APBN 775 ribu barel per hari, dan lifting gas hanya 1.057 ribu barel per hari dari asumsi APBN 1.250 ribu barel per hari.

Catatan kedua adalah realisasi rasio defisit anggaran terhadap PDB pada Tahun 2019 sebesar 2,2 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2019 yaitu 1,84 persen.

Selain itu, posisi utang pemerintah terhadap PDB pada Tahun 2019 mencapai 30,23 persen atau meningkat jika dibandingkan dengan posisi akhir 2018 sebesar 29,81 persen.

Baca juga: BPK perluas audit investigasi kasus Jiwasraya

Nilai pokok atas utang pemerintah pada 2019 mencapai Rp4.786 triliun dengan rincian 58 persen adalah utang luar negeri Rp2.783 triliun dan 42 persen adalah utang dalam negeri senilai Rp2.002 triliun.

Catatan ketiga adalah pemerintah telah menyediakan anggaran bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBN Tahun 2019 yang merupakan belanja atau pengeluaran negara bersifat mandatory spending.

Total anggaran bidang pendidikan dalam APBN 2019 yang sebesar Rp492,45 triliun atau mencapai 20,01 persen dari anggaran belanja negara telah memenuhi ketentuan ayat (4) Pasal 31 UUD 1945.

“Realisasi anggaran bidang pendidikan Tahun 2019 mencapai Rp460,34 triliun atau 93,48 persen dari yang dianggarkan dalam APBN,” ujarnya.

Kemudian, anggaran bidang kesehatan dalam APBN 2019 Rp123,11 triliun atau 5 persen dari anggaran belanja negara juga telah memenuhi ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan realisasi Rp102,28 triliun atau 83,08 persen dari yang dianggarkan di APBN.

Catatan keempat adalah pemerintah telah merespon pandemi COVID-19 dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang saat ini telah menjadi UU Nomor 2 tahun 2020.

Agung menuturkan UU Nomor 2 tahun 2020 itu diharapkan menjadi pondasi untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, ia menegaskan pandemi COVID-19 tidak berdampak pada LKPP Tahun 2019 sehingga dampak dari wabah ini akan disajikan pada LKPP Tahun 2020 yaitu berupa realokasi dan refocussing anggaran, potensi penurunan pada PNBP, kualitas piutang, dan penundaan kegiatan atau konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kementerian Kominfo kembali raih WTP empat kali berturut-turut

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar