Pukat UGM: Ekstradisi Maria bukti komitmen pemerintah tegakkan hukum

Pukat UGM: Ekstradisi Maria bukti komitmen pemerintah tegakkan hukum

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril (kiri) ditemui di Kantor Indonesia Corruption Watch di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020) (ANTARA/Fathur Rochman)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menilai keberhasilan proses ekstradisi terhadap buronan pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum.

"Betul (menegakkan supremasi hukum). Ini soal bagaimana komitmen yang kuat melahirkan tindakan yang kuat dari pemerintah untuk serius betul-betul memburu buronan," ujar Oce saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Oce mengatakan keberhasilan pemerintah memulangkan perempuan yang menjadi buron selama 17 tahun itu patut diapresiasi, terlebih antara Indonesia dan Serbia belum ada perjanjian ekstradisi.

Baca juga: DPR: Penangkapan Pauline "pintu masuk" tangkap lebih banyak buronan

Menurut dia, upaya-upaya pemerintah dalam memulangkan Maria, termasuk lobi-lobi tingkat tinggi yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan pemerintah Serbia, patut dijadikan pembelajaran dalam upaya memburu para buronan lainnya yang masih bersembunyi di luar negeri.

"Jadi menurut saya kasus ini harus dijadikan pelajaran bagaimana efektivitas menangkap kembali buronan, memulangkan mereka yang sebagian ada di luar negeri," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Oce juga menyinggung mengenai proses ekstradisi terhadap Maria yang dilakukan tanpa melibatkan Tim Pemburu Koruptor (TPK).

Hal itu dia sampaikan berkaitan dengan wacana pemerintah untuk mengaktifkan kembali TPK. Oce menjadi salah seorang yang tidak menyetujui pengaktifan tim tersebut.

Baca juga: Bareskrim periksa saksi lacak aset dan aliran dana ke Maria Pauline

Menurut dia, pemerintah bisa menangkap para buronan "kelas kakap" tanpa harus membentuk TPK.

Oce meyakini, dengan kemauan yang kuat dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi para aparat penegak hukum, para buronan yang selama ini diburu pemerintah akan berhasil ditangkap.

"Jadi menurut saya kata kuncinya itu, kemauan, komitmen, nanti akan melahirkan tindakan-tindakan konkret," kata dia.

Sementara itu, peneliti bidang Hukum The Indonesian Institute Aulia Guzasiah mengingatkan pemerintah untuk terus berkomitmen melakukan upaya perburuan terhadap koruptor guna membuktikan bahwa supremasi hukum benar-benar telah ditegakkan.

Baca juga: Polisi juga bakal terapkan pasal TPPU terhadap Maria Pauline Lumowa

"Setidaknya untuk menyatakan (supremasi hukum) telah benar-benar hadir, diperlukan adanya komitmen yang berkesinambungan dan kinerja yang konsisten dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga penegak hukum lainnya," ucap dia.

Diketahui, pada Rabu (8/7), Menkumham Yasonna menyelesaikan proses ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia.

Yasonna mengatakan keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi tersebut tidak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara.

Selain itu, kata dia, proses ekstradisi ini juga menjadi buah manis komitmen pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang berjalan panjang.

Baca juga: Tangani kasus Maria Pauline Lumowa Bareskrim akan koordinasi Kejagung

"Ekstradisi ini sekaligus menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia," kata Yasonna di Beograd, Serbia, Rabu (8/7).

Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif dengan nilai sebesar Rp1,2 triliun.

Proses pemidanaan terhadap yang bersangkutan saat ini tengah ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Presiden jangan ragu menerbitkan Perppu KPK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar