"Kami (MDB dan Antam) sudah pernah bincang-bincang dan sepakat untuk bekerja sama mengelola 14 persen saham itu, namun sampai kemarin (Senin, Red) Antam belum mendapat surat penunjukan dari pemerintah," kata Direktur Utama (Dirut) PT DMB Andy Hadianto di Mataram, Selasa.
Pada rapat koordinasi 3 November lalu di Jakarta, pemerintah pusat setuju untuk melibatkan konsorsium PT Antam dalam pembelian 14 persen saham divestasi PT NNT itu.
Namun, pemerintah tetap memutuskan Pemda NTB sebagai lead pembelian sebagian saham PT NNT itu meskipun ada keterlibatan PT Antam dalam pembelian saham Newmont tersebut.
Hadianto mengatakan, pihaknya terus berupaya mendesak pemerintah pusat (Menteri Keuangan dan Menteri ESDM) untuk melengkapi surat penunjukan PT Antam dalam pembelian 14 persen saham Newmont itu.
"Hari ini (Selasa, Red) saya akan mendampingi pak Gubernur untuk berangkat ke Jakarta guna menghadiri pertemuan lanjutan terkait divestasi saham Newmont. Kami pun akan mendesak pusat agar divestasi 14 persen saham Newmont itu bisa segera tuntas," ujarnya.
Pemerintah RI dan PT NNT pun sudah menyepakati harga 14 persen saham divestasi tahun 2008 dan 2009 mengacu pada harga aset 3,52 miliar dolar AS atau lebih rendah dibandingkan 2006 yang 3,63 miliar dolar AS dan 2007 sebesar 4,03 miliar dolar AS.
Nilai tujuh persen saham PT NNT tahun 2008 dan tujuh persennya lagi untuk tahun 2009 ditetapkan manajemen PT NNT sebesar 493,6 juta dolar AS atau setara dengan sekitar lima triliun rupiah lebih.
Hadianto pun berharap rencana penandatanganan Sales Purchase Agreement (SPA) pembelian 14 persen saham PT NNT antara PT MDB dan PT Antam dengan PT NNT yang dijadwalkan, Rabu (11/11) dapat terealisasi.
Rencana penandatanganan SPA itu diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral Batubara dan Panas Bumi, Bambang Setiawan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11) pagi.
Bambang juga mengungkapkan bahwa pemerintah menghendaki Pemda NTB beserta investor mitranya untuk melakukan pembicaraan pembelian 14 persen saham PT NNT bersama PT Antam tanpa menunggu surat pemerintah pusat.
Bambang optimis Menteri Keuangan segera mengirimkan surat penunjukan kepada PT Antam. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
