NasDem Sulteng usulkan Habsa Yanti ke DPP untuk dipecat

NasDem Sulteng usulkan Habsa Yanti ke DPP untuk dipecat

DPW NasDem Sulteng dipimpin oleh Atha Mahmud dan Sekretaria Muslimin memberikan keterangan kepada wartawan berkaitan dengan pemecatan Habsa Yanti Ponulele. (ANTARA/Muhammad Hajiji)

Palu (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem untuk memecat Habsa Yanti Ponulele dari keanggotaan partai karena maju dalam Pilkada Kota Palu tanpa mengindahkan putusan DPP.

"Habsa Yanti Ponulele adalah kader partai yang menurut NasDem Sulteng telah melakukan pembangkangan," kata Ketua DPW NasDem Sulteng, Atha Mahmud, di Palu, Sabtu, terkait dengan pengusulan pemecatan Habsa Yanti Ponulele.

Pengusulan kepada DPP NasDem untuk memecat Habsa Yanti Ponulele, dilakukan oleh DPW NasDem Sulteng pada Sabtu (18/7).

Bagi NasDem Sulteng, sebut Atha Mahmud, Habsa melakukan pembangkangan terhadap partai, karena tidak patuh terhadap putusan DPP NasDem berkaitan dengan pencalonan di Pilkada Kota Palu.

Baca juga: Artis Aldi Taher maju Pilkada Sulteng 2020
Baca juga: Golkar-NasDem usung Ansar-Marlin pada Pilkada Kepri 2020
Baca juga: NasDem-Golkar upayakan dua pasangan calon pada Pilkada Kepri 2020


DPP NasDem untuk Pilkada Kota Palu, mengusung pasangan Aristan dan Wahyuddin, sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Atas putusan DPP terhadap dukungan tersebut, maka, kata Atha, pengurus dan kader partai harus tunduk dan patuh terhadap perintah partai untuk memenangkan pasangan tersebut.

Namun, perintah itu dalam perjalanannya, tidak diindahkan oleh Habsa Yanti Ponulele. Habsa malah maju sebagai bakal calon wakil wali kota, mendampingi petahana, Wali Kota Palu Hidayat di Pilkada 2020 ini.

Selain itu, Habsa tidak pamit baik secara lisan atau tulisaan kepada DPW NasDem Sulteng, karena ingin maju sebagai bakal calon wakil wali kota. Juga tidak memberitahukan kepada DPW NasDem Sulteng untuk mundur dari pengurus partai.

"Ketika DPP NasDem telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan calon yang diusung, maka tidak perlu ada perbedaan sikap politik. Artinya, kader dan pengurus memiliki kewajiban untuk mengamankan kebijakan tersebut," tegas Atha Mahmud.

NasDem mengusung Aristan dan Wahyuddin, kata Atha Mahmud, didasarkan hasil survei. Artinya, kebijakan itu bukan berdasarkan subjektivitas.

Berkaitan dengan itu, Sekretaris DPW NasDem Sulteng Muslimun mengemukakan, sebelum adanya dukungan kebijakan partai, seluruh kader dan pengurus partai yang ingin maju pada pilkada telah bertemu dengan unsur pimpinan DPP NasDem, dan Habsa termasuk salah satu yang hadir.

"Dalam pertemuan itu, Waketum DPP NasDem menegaskan kepada kader dan pengurus bahwa, jika ingin maju silahkan mengikuti prosedur salah satunya survei partai atas elektabilitas dan lain-lain," sebutnya.

Muslimun menambahkan, idealnya Habsa perlu berkomunikasi dengan DPW NasDem Sulteng menyangkut dengan sikap politiknya.

Sementara itu, Habsa Yanti Ponulele pernah menjadi Anggota DPRD Sulteng dari Partai NasDem, dan pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar DPW NasDem Sulteng 2019.

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jokowi jelaskan tujuan UU Cipta Kerja di HUT Nasdem

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar