yang Dominan Dalam Membentuk Kebijakan Publik di Cina

BEIJING, 17 November (ANTARA/Media Outreach-AsiaNet) --

     Lebih dari dua-pertiga dari 132 profesional urusan publik dengan tanggung jawab untuk Cina percaya bahwa pendapat yang diungkapkan dalam media sosial lebih berpengaruh terhadap kebijakan publik kontemporer daripada media lainnya. Temuan survei Edelman/PublicAffairsAsia akan dipaparkan sepenuhnya sore ini dalam pertemuan tertutup yang dihadiri para pejabat pemerintah senior, perusahaan multinasional asing dan badan usaha milik negara (BUMN).

     Sekitar 66 persen responden survei percaya bahwa media sosial "merupakan media komunikasi yang paling berpengaruh di Cina modern. "Selain itu, responden percaya bahwa pemerintah bersikap responsif terhadap pendapat online: hampir 60 persen tidak setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah Cina tidak akan menanggapi saran dan posisi kebijakan yang dimajukan melalui media sosial.

     "Ia tidak lagi memadai hanya untuk memantau media sosial. Itu jelas berdampak pada pengembangan dan pelaksanaan kebijakan publik di Cina," kata Alan VanderMolen, Presiden Edelman Asia Pasifik. "Perusahaan multinasional asing, BUMN dan organisasi lain harus terlibat untuk mendorong dialog yang bermakna dan hubungan dengan para pemangku kepentingan secara terus-menerus."

     "Survei ini mengungkapkan pentingnya media sosial dalam kebijakan publik di Cina modern. Namun, hanya delapan persen responden yang menyatakan bahwa departemen urusan publik mereka bertanggung jawab atas strategi media sosial," kata Craig Hoy, Direktur Eksekutif, PublicAffairsAsia. "Untuk memberikan hasil yang bermakna, para praktisi senior harus menyelaraskan media dan pesan serta mulai mengemban tanggung jawab atas media sosial."

     Merangkul Namun Belum Melibatkan
     Tanggapan terhadap survei tersebut menunjukkan bahwa eksekutif urusan publik menggunakan media sosial tetapi belum memulai pendekatan sistematis. Empat puluh tiga persen responden telah mulai memanfaatkan platform media sosial sebagai bagian dari strategi urusan publik mereka "tetapi belum mengevaluasi dampaknya". Hanya satu dari tujuh responden (17%) mengaku menggunakannya sebagai alat yang terpadu dan terevaluasi dalam upaya urusan publik mereka.

     Dalam hal memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang bisnis mereka, 59 persen responden menggunakannya sekurang-kurangnya beberapa kali dalam seminggu sebagai perangkat input untuk berita dan informasi tentang bisnis mereka.

     Namun, 37 persen menggunakan media sosial untuk menempatkan pesan tentang bisnis mereka untuk dibaca publik sekurang-kurangnya beberapa kali dalam seminggu. Hampir setengah (46%) menggunakannya kurang dari sekali seminggu atau tidak sama sekali.

     Samantha J. Silver
     Edelman
     +86 13439630027

     SUMBER: PublicAffairsAsia


Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2009