"Alokasi KUR sebesar Rp10 triliun pada tahun depan akan kami upayakan secepatnya tersalurkan ke UKM," ungkap Syarifuddin saat melakukan kunjungan di Makassar, Jumat.
Menurut dia kurangnya sosialisasi penggunaan KUR, tingginya suku bunga dan persyaratan yang dibebankan kepada pelaku UKM menjadi permasalahan utama yang harus di selesaikan secepatnya.
"Kita akan "eliminir" permesalahan-permalasahan itu agar penyalurannya tidak tersendat-sendat," ujarnya.
Langkah-langkah yang akan dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan bank-bank pelaksana serta mengikutsertakan bank swasta untuk memermudh penyaluran dana tersebut.
"Kami juga telah membicarakan dengan Bank Indonesia untuk meminimalisir permasalahan persyaratan yang memberatkan pelaku usaha selama ini," ucapnya.
Walaupun pemerintah telah menanggung 70 persen jaminan kredit UKM, namun pemerintah akan mengupayakan agar pelaku UMKM tidak terlalu di bebankan bentuk penjaminan dari perbankan.
Dalam kunjungannya bersama dengan keluarga di Makassar, Menkop Syafruddin mendukung sepenuhnya program Gerakan Mandiri Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Gema Perekat) yang tengah berjalan di Sulsel dan diharapkan program itu mampu menjadi stimulan untuk meningkatkan peran UKM dalam menopang perekonomian masyarakat.
Pemerintah provinsi Sulsel menargetkan pembentukan sekitar 200 ribu lebih UKM baru di Sulsel hingga akhir tahun 2009, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Sulsel.
Menurut Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo target pembentukan 20 ribu lebih UMKM pada tahun ini yang dalam jangka waktu lima tahun ke depan jumlah UMKM baru yang terbentuk mencapai satu juta unit usaha.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
