Ketika membuka Rapat Regional Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Makassar, Senin, Syarif Hasan menekankan pentingnya pemberdayaan KUKM di daerah-daerah sehingga target mengurangi angka pengangguran yang diprogramkan pemerintah dapat dicapai.
Kepada peserta rapat yang datang dari seluruh daerah di wilayah Indonesia bagian timur, menteri meminta agar mereka memberikan kemudahan dan fasilitas bagi KUKM di daerahnya, baik dalam hal akses permodalan, pembinaan, maupun pendampingan untuk mempercepat pertumbuhan sektor tersebut.
Pelatihan dan pembinaan tidak hanya dilakukan terhadap KUKM yang ada, tetapi juga dikembangkan sejak dini dengan memperbanyak pendirian tempat praktik ketrampilan usaha (TPKU) di sekolah-sekolah SMA, pondok pesantren maupun perguruan tinggi.
Melalui TPKU akan tumbuh jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda sehingga ketika lulus sekolah mereka sudah bisa mendirikan usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru serta mengurangi pengangguran. Program itu akan menimbulkan dampak bergulir yang luar biasa.
Pada kesempatan itu, Menteri KUKM juga menyerahkan bantuan untuk pendirian TPKU kepada sejumlah institusi pendidikan dengan masing-masing menerima Rp200 juta serta menandatangani puluhan prasasti peresmian TPKU.
Bukan saja di Indonesia, kata Syarif Hasan, KUKM juga menjadi perhatian besar dalam pertemuan forum APEC yang lalu dan di sejumlah negara 5 hingga 80 persen penyerapan tenaga kerja diserap melalui KUKM.
Sektor ini juga sudah terbukti tahan terhadap krisis ekonomi global karena konsentrasinya pada pasar regional. Sudah menjadi komitmen pemerintah untuk menempatkan keberpihakan kepada KUKM.
Sebelum meninggalkan Sulsel, Senin siang, Syarif Hasan juga meninjau sejumlah koperasi di Makassar yang sebelumnya mendapatkan bantuan dari Kementerian Negara KUKM dan memastikan bahwa bantuan telah disalurkan dengan baik.
Selama kunjungannya beberapa hari di Sulsel, Syarif Hasan telah berdialog dengan pelaku-pelaku KUKM di daerah itu, meresmikan TPKU di sejumlah pondok pesantren, termasuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang memungkinkan untuk diberdayakan melalui pendirian TPKU.
Sementara menurut Deputi Bidang SDM Kementerian KUKM Neddy Rafinaldy, dari pendirian TPKU di SMA dan pondok pesantren seperti di Pondok Pesantren DDI Pare Pare yang telah berhasil menciptakan industri kecil konveksi dan banyak lulusannya berhasil membuka usaha mandiri.
Neddy menyatakan, program-program sejenis akan terus ditingkatkan dan selama ini Kementrian KUKM telah memberikan bantuan untuk pendirian satu TPKU sebesar Rp200 juta, naik dibanding pada 2007 lalu yang hanya Rp150 juta.
Mulai tahun depan, Kementerian KUKM akan melibatkan pemerintah daerah dalam memperbanyak pendirian TPKU-TPKU di sekolah-sekolah dan pondok pesantren. Pemda dilibatkan dalam pembiayaan pembangunan ruang TPKU, sedangkan kementerian akan menyediakan dana untuk pengadaan peralatan latihan.
"Dengan keterlibatan pemerintah daerah, maka daerah akan merasa memiliki dan bertanggung jawab sehingga mereka lebih serius dalam program penciptaan usaha mandiri ini," kata Neddy. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
