Kepada ANTARA, usai menjelaskan brosur "Maju Perempuan Indonesia Lawan Korupsi" pada peringatan Hari Antikorupsi di Silang Monas, Heni mengatakan penerima efek terparah dari korupsi adalah kaum miskin absolut.
"Catat! Kelompok miskin yang termiskin di negeri ini adalah perempuan. Perempuan sebagai kelompok termiskin menjadi terpinggirkan. Selain itu, pemenuhan hak-hak dasar perempuan belum diperhatikan oleh pengambil kebijakan publik," ujarnya.
Ia menunjuk alokasi dana APBN dan APBD untuk pemenuhan hak-hak dasar masih kecil dan kurang sensitif gender dan ironisnya itupun dikorupsi.
"Efek domino dari korupsi pada perempuan adalah kemiskinan yang berdampak pada kekerasan, biaya ekonomi tinggi yang mendorong rendahnya upah buruh perempuan," katanya.
Henny melanjutkan, dampak lain adalah tingginya anak putus sekolah dari kelompok perempuan daripada laki-laki, tingginya kematian itu, gizi buruk minimnya dana untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan lain sebagainya.
"Korupsi yang mengebiri hak-hak dasar manusia terutama hak-hak dasar perempuan harus dipangkas habis melalui gerakan bersama dari berbagai kelompok kekuatan, mulai dari parlemen hingga organisasi civil society," tandasnya.
Mega skandal Bank Century, Hari Antikorupsi sedunia, dan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan, menjadi momentum untuk merapatkan barisan memerangi kejahatan korupsi, demikian Henny.
"Kami dari Kelompok Perempuan Cipayung Plus (Kohati PB HMI, Gerakan Sarinah Presidium GMNI, Immawati DPP IMM, Kopri PB PMII) mengeluarkan empat pernyataan sikap," tegasnya.
Tuntutan itu adalah mengawal Pansus Hak angket penyelesaian kasus Century, meminta presiden tegas mengintruksikan departemen atau Lembaga terkait skandal Bank Century untuk memberikan informasi dan transparansi data kepada rakyat.
Kemudian, meengadili dengan seadil-adilnya oknum yang terlibat korupsi tanpa adanya kompromi.
"Lalu keempat, Kelompok Perempuan Cipayung Plus akan menggalang massa jika Pansus Angket Kasus Bank Century di DPR RI dan Presiden RI tidak konsisten menyelesaikan skandal bank ini hingga batas waktu 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono," tandasnya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
