"Tahun ini tidak ada tambahan, tapi tahun depan semua pasti kita tetapkan di awal tahun, berapa yang mau diekspor, siapa saja, dan gas yang dibutuhkan sudah dipastikan di Januari," kata Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Eddy Putra Irawai di Jakarta, Rabu.
Tahun ini, pemerintah memberikan izin ekspor pupuk urea sebanyak 580 ribu ton karena produsen kelebihan stok.
Menurut dia, realisasi ekspor sudah hampir terpenuhi seluruhnya hanya tinggal PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang masih tersisa alokasinya.
"Dari alokasi ekspor 580 ribu ton yang belum full itu Pusri sama PIM, yang lain sudah. Mereka lapor minta perpanjang tapi belum diputuskan. Sisa angkanya belum saya lihat tapi Pusri sekitar 20 ribuan, nanti kita lihat kondisi dulu," ujarnya.
Eddy mengakui memang ada kelebihan stok pupuk urea namun pemerintah juga harus mempertimbangkan pasokan selama musim tanam (Oktober-Maret).
Sementara itu, pemerintah juga memahami produsen pupuk tidak mungkin mengurangi kapasitas produksinya hingga di bawah 80 persen karena bisa menimbulkan kerugian.
"Kita akan telusuri dulu sebabnya (ekspor belum penuh). Apakah masalah tender atau masalah lainnya seperti harga. Kalau harga sedang turun sebaiknya tidak usah (ekspor). Kita akan bahas termasuk utnuk pengamanan pasokan selama musim tanam," jelasnya.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
