Namun, bagaimanapun setiap kerja itu (termasuk Pansus hak angket, red) pasti ada risikonya, dan Golkar mengambil risiko tersebut, kata Aburizal saat membuka Musda Partai Golkar Sumatra Barat di Padang, Rabu.
Ia menyebutkan, diambilnya posisi sebagai ketua Pansus hak angket oleh kader Golkar merupakan bentuk komitmen partai berlambang "pohon beringin " itu dalam memberantas korupsi.
Sebelum menerima jabatan ini, banyak yang mengingatkan hal itu sebagai bola panas, karena posisi ketua pansus akan berdampak langsung pada masyarakat, terutama apabila pansus tidak berhasil, tambahnya.
Jika pansus ini gagal, maka kepercayaan rakyat menjadi terus berkurang dan Partai Golkar akan makin ditinggalkan, katanya.
Namun dengan segala pertimbangan terutama sebagai bentuk komitmen memberantas korupsi, maka posisi ketua pansus diambil oleh kader Partai Golkar, katanya.
Menurut dia, langkah tersebut juga ditempuh untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan komitmen dibangun bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia mengatakan, terkait langkah-langkah politis dalam kasus Bank Century maka kebijakan Partai Golkar adalah menyerahkannya kepada parlemen, sedangkan terkait persoalan hukum diserahkan pada penegak hukum.
Kebijakan itu adalah sikap yang sangat jelas dan berpihak kepada rakyat, tambah Aburizal Bakrie.
Pansus DPR-RI dalam penggunaan hak angket terhadap kasus Bank Century dipimpin kader Partai Golkar, Idrus Marham.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
