"Sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diamanahkan dalam undang undang maka usul pemekaran suatu wilayah harus diproses sesuai mekanisme," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo di Kendari, Kamis.
Instruksi Presiden moratorium daerah pemekaran tahun 2010 bukan berarti kebijakan pemekaran suatu wilayah dihentikan tetapi perlu waktu tertentu untuk mengevaluasi ratusan daerah otonom baru.
Mekanisme evaluasi daerah pemekaran, menurut Ganjar Pranowo masih dalam pengkajian Departemen Dalam Negeri (Depdagri) agar pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan baru.
Tiga daerah di Sultra yang diusulkan mekar yakni Buton Tengah dan Buton Selatan (Kabupaten Buton) serta Konawe Kepulauan dari induknya Kabupaten Konawe sedang dalam proses.
"Semangat masyarakat Buton Tengah dan Buton Selatan untuk mekar cukup tinggi. Demikian pula dengan Konawe Kepulauan sehingga para pihak yang kompoten diharapkan menyikapi dengan serius," kata Ganjar usai rapat konsultasi dengan Komisi I DPRD Sultra dan DPRD Konawe.
Anggota DPRD Sultra Syamsul Ibrahim mengimbau masyarakat Pulau Wawonii (Konawe Kepulauan) yang saat ini sedang berjuang untuk mekar agar bersinergi dengan pemerintah dan DPRD setempat sehingga segala kekurangan dapat dipenuhi.
"Beberapa waktu lalu perwakilan masyarakat Pulau Wawonii (Konawe Kepulauan) menyampaikan aspirasi pemekaran di DPRD Sultra. Amanah tersebut kami sudah salurkan melalui komisi II DPR RI," kata Syamsul Ibrahim yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sultra.
Ketua DPRD Konawe Kery Konggoasa secara terpisah mengatakan persyaratan usul pemekaran sebagaimana diamanahkan dalam undang undang tinggal penyempurnaan.
"Aspirasi usul pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan harus direspon karena persyaratan prinsip sudah dilengkapi. Batas wilayah tidak masalah karena Pulau Wawonii dikelilingi lautan," kata Kery Konggoasa.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
