"Rekomendasi yang disepakati pada rakor ini telah ditandatangai dan Gubernur Kepulauan Riau, Ismet Abdullah, yang ditunjuk sebagai pimpinan baru regional ini," ujar Gubernur Riau, Rusli Zainal, setelah menghadiri penutupan rakor gubernur itu di Pekanbaru, Senin.
Dalam kesepakatan kerjasama Forum Gubernur se-Sumatera yang ditandatangani atas nama pemerintah provinsi se-wilayah Sumatera itu dinyatakan kebutuhan infrastruktur dan perhubungan sangat mendesak. Karena itu, pemerintah pusat didesak mempercepat realisasi proyek yang direkomendasikan untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda.
Untuk merealisasikan program tol Sumatera, setiap daerah diharapkan segera melakukan pembebasan lahan dan mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan.
Di sisi lain, mendorong pemerintah pusat merealisasikan pembangunan jalan tol dengan berbagai macam pendanaan, baik yang bersumber dari pemerintah, pinjaman, atau kerjasama pemerintah dan dunia usaha (public private partnership).
Forum gubernur secara khusus meminta percepatan pembangunan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi, Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Palembang - Betung, Pekanbaru-Padang, Lampung-Palembang, Palembang-Bengkulu dan Medan-Banda Aceh.
Departemen Pekerjaan Umum juga diharapkan segera menangani program peningkatan jalan lintas Sumatera, "feeder road", jalan nasional perkotaan dan jalan strategis di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.
Sedangkan rencana pembangunan jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Dumai-Malaka perlu pembahasan yang lebih mendalam antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia.
Tindakan percepatan pembangunan "rail way" di Sumatera, provinsi diminta penyusunan "road map" dan "grand design" pembangunan jalur kereta api dan merevitalisasi Balai Yasa Kereta Api Lahat, Sumatera Selatan sebagai pusat pemeliharaan kereta api Sumatera dan reorganisasi dengan membuat PT Kereta Api Indonesia Wilayah Sumatera.
Untuk mengembangkan PT Sumatera Shipping Lines dibutuhkan penyusunan "grand design" yang akan dibawa dalam "road show" ke masing-masing provinsi.
Pengembangan maskapai pelayaran ini akan dilakukan melalui bekerjasama dengan berbagai pihak seperti PT Jakarta lloyd.
Untuk peningkatan pengembangan Sumatera Airlines, maka maskapai Riau Airlines diharapkan dapat meningkatkan kinerja dengan merealisasikan rencana induk rute untuk wilayah se Sumatera pada tahun 2010.
Pengembangan program pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pasar kerja dengan menyusun rencana peningkatan sumber daya manusia dengan menyusun bidang studi unggulan pada masing-masing perguruan tinggi di Sumatera.
Dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik di Sumatera, maka diperlukan penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dan PT PLN dengan merekomendasikan pembentukan PT Sumatera Power.
Untuk mengoptimalkan fungsi dan peran PT Sumatera Promotion Center (SPC), maka diusulkan peningkatan kinerja pengelolaan SPC dalam rangka promosi investasi, "trade and tourism," yang diharapkan dapat menambah wawasan melalui studi banding.
Sebelumnya, Mendagri, Gamawan Fauzi, dalam kata sambutannya ketika membuka rakor gubernur se-Sumatera di Pekanbaru 19-21 Desember 2009 menyatakan rakor itu memiliki arti penting mengigat Sumatera bisa menjadi masa depan Indonesia karena memiliki penduduk 48 juta jiwa lebih dengan PDRB 23 persen.
Kemudian sebesar 33,7 persen dari total ekpsor nasional berasal dari Sumatera, sekitar 23,8 persen investasi nasional dari Sumatera, 50 persen lebih ekspor minyak sawit mentah (CPO) nasional dari Sumatera dan 74 persen ekspor karet nasional dari Sumatera.
Mendagri mengharapkan rumusan yang telah disimpulkan dalam rakor itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk rapat-rapat teknis yang kemudian dimatangkan sehingga dapat direalisasikan di masa mendatang.
"Setelah rapat hari ini, kami sarankan ada rapat teknis agar dapat direalisasikan seperti wacana pembangunan BUMD Sumatera Power untuk mengatasi krisis listrik di Pulau Sumatera," ujarnya. (*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
