"Harus cepat dicari jalan keluarnya, termasuk misalnya berkonsultasi dengan Depdagri," katanya Juniwati yang juga isteri mantan gubernur Jambi Machoen Sofwan, di Jambi, Rabu.
Persoalan anggaran pemilihan gubernur Jambi yang akan dilaksanakan pada 2010, hingga kini belum tercapai titik temu antara KPU Provinsi Jambi dan Pemprov Jambi.
Menurut KPU, anggaran sebesar Rp46,4 miliar yang telah disetujui DPRD belum cukup dan perlu ditambah sesuai usulan awal KPU sebesar Rp56,8 miliar.
Juniwati mengatakan, pemilihan gubernur merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan karena masyarakat akan memilih pemimpin yang akan membawa arah pembangunan Provinsi Jambi.
"Jika Pilkada tertunda, dampaknya akan mengganggu program-program pembangunan kesejahteraan masyarkat, khususnya di Provinsi Jambi," katanya.
Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada gubernur Jambi harus duduk bersama mencari jalan keluar, sehingga Pilkada bisa dilaksanakan sesuai jadwal.
Sebelumnya, pihak KPU sudah merasionalisasi anggaran Pilkada gubernur dari Rp74 miliar menjadi Rp56,8 miliar pada 14 Agustus 2009, kemudian merasionalisasi lagi menjadi Rp 51,9 miliar pada 27 November 2009.
KPU menetapkan hasil rasionalisasi sebesar Rp51,9 miliar setelah melakukan pengurangan jumlah TPS dan beberapa item lainnya.
Sementara pihak eksekutif atau pihak Pemprov Jambi menetapkan Rp46,4 miliar dengan memangkas honor anggota KPU Provinsi Jambi, honor KPU kabupaten/kota dan honor PPK.
Khusus honor PPK yang diplot KPU sebesar Rp1 juta untuk ketua dijadikan Rp750 ribu versi eksekutif, sedangkan honor anggota PPK versi KPU Rp750 ribu dirasionalisasikan menjadi Rp 500 ribu/bulan.
Sementara itu, DPRD Provinsi Jambi melalui badan anggaran (Banggar), menurut anggotanya, Gusrizal, menawarkan dua opsi untuk mencari solusi penambahan anggaran, yakni revisi APBD 2010 dan melalui anggaran APBD Perubahan 2010.
Pada awal Januari 2010, DPRD akan mengundang kedua pihak, yakni KPU dan Pemprov Jambi untuk melakukan konsultasi dengan Mendagri.
"Dalam pertemuan itu, kita minta pendapat soal tawaran opsi tersebut," ujarnya.
Untuk melaksanakan opsi pertama, jika dilakukan revisi APBD 2010, maka salah satu anggaran proyek yang telah disahkan akan dipangkas, sedangkan untuk opsi kedua, melalui APBDP 2010 otomatis penambahan anggaran akan terlambat, karena harus menunggu hingga pembahasan APBDP, tambahnya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
