Dari total pendanaan infrastruktur Rp1.929 triliun (5 persen dari PDB), Rp1,429 triliun adalah untuk proyek pemerintah pusat dan daerah serta sekitar Rp320 triliun untuk KPS, kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Supriadi Priatnanya, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, proyek infrastruktur dari usulan kementrian/lembaga (K/L) yang dibiayai oleh APBN sebesar Rp768 triliun dan sisanya proyek daerah.
Menurut dia, untuk infrastruktur usulan K/L, pemerintah akan menjajaki seberapa besar kemampuan pendanaan atas proyek tersebut.
"Kebutuhan Rp768 triliun sepenuhnya akan dibiayai APBN. Tapi kalau tidak dapat dipenuhi pendanaannya, sebagian akan dimasukkan ke skema PPP," katanya.
Ia mengatakan, saat ini masih menunggu sidang kabinet untuk menentukan kemungkinan proyek K/L yang bisa dijadikan menjadi PPP.
Ia menambahkan, sebelumnya sidang kabinet untuk membahas masalah ini direncanakan pada 21 Desember lalu, namun ditunda dan rencananya akan digelar sebelum akhir tahun ini.
Sementara itu, Pemerintah telah merampungkan sekitar 90 persen draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014.
Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, Peraturan Presiden (perpres) tentang RPJMN ditargetkan selesai pada pekan kedua 2010.
Beberapa draft yang telah rampung diantaranya target pencapaian makro ekonomi dan juga Kebutuhan dana infrastruktur. Kebutuhan dana infrastruktur yang disepakati antara Bappenas, Depkeu dan K/L sebesar Rp768 triliun sesuai dengan prioritas program pembangunan nasional 2010-2014 .
Proyek infrastruktur yang menjadi program prioritas di antaranya penyelesaian pembangunan lintas Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan Sulawesi, NTB, NTT dan Papua sepanjang 19.370 km, termasuk di dalamnya jalan tol ruas Sarangan - Tanjung Benoa di Bali.
Selain itu, pembangunan 685 ribu rumah sehat bersubsidi, pembangunan 180 rusunami dan 650 twin blok berikut fasilitas pendukung kawasan pemukiman yang dapat menampung keluarga kurang mampu, perbaikan sistem dan jaringan transportasi di empat kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan sesuai dengan cetak biru tranportasi perkotaan. Penanganan lumpur Sidoarjo juga masuk di dalamnya.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
