"Dalam kepemimpinan nasional di Indonesia orang parpol berada pada pengambilan kebijakan dan memilih pelaksana kebijakan," kata Jusuf Kalla pada seminar "Saatnya Hati Nurani Bicara" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat.
Dikatakan Kalla, Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki tiga pilar yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dalam kepemimpinan bangsa dan negara, katanya, yang memiliki peran terbesar untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan pemerintahan adalah pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan.
Menurut dia, pengambil kebijakan adalah orang parpol di lembaga legislatif. Jumlah orang parpol yang duduk di DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota ada sekitar 17.000 orang.
"Kalau ada kesalahan kebijakan di negeri ini adalah kesalahan parpol, karena orang parpol yang membuat kebijakan dan memilih pelaksana kebijakan di eksekutif," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Menurut Kalla, sampai saat ini banyak sekali persoalan yang terjadi pada tataran pelaksana kebijakan antara lain praktik korupsi dan mafia hukum.
Diakuinya, di tataran pelaksana kebijakan banyak sekali godaan yang dihadapi eksekutif, baik godaan positif, maupun negatif.
Godaan positif, kata dia, ingin terpilih lagi sebagai kepala daerah dan ingin segara naik pangkat, sedangkan godaan negatif adalah ingin segera memperkaya diri dan berusaha mencapai tujuan dengan jalan pintas.
Kalla mengingatkan, kegagalan yang dihadapi pemerintahan tidak sepenuhnya kesalahan eksekutif, tapi legislatif juga berkontribusi pada kegagalan tersebut.
"Kita semua harus bertanggung jawab dengan kegagalan tersebut tapi dilandasi dengan kejujuran," kata Kalla.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
