Wakil Ketua Umum ATSI, Merza Fachys, menyebutkan pembangunan infrastruktur yang efisien menjadi salah satu kunci peningkatan infrastruktur digital, yang merupakan tugas penyelenggara jaringan internet dan telekomunikasi, dalam upaya percepatan transformasi digital.
"Kita coba dorong melalui kementerian Kominfo agar pemerintah maupun pemerintah daerah ikut terlibat dalam sarana penunjang dengan APBN atau APBD," ujar Merza dalam diskusi virtual "Menuju Kebiasaan Baru dalam Perspektif Industri Internet" yang digelar Pandi, Rabu.
Menurut Merza, dibutuhkan regulasi yang simple untuk penggelaran fiber optik, backhaul dan backbone. Solusi yang modular di setiap kota dan biaya perijinan yang tidak memberatkan.
Baca juga: CEO Telkomsel ungkap syarat menang pada era "low touch economy"
Baca juga: Pandemi, 50 persen perusahaan RI prioritaskan transformasi digital
Perizinan pendirian menara atau tiang dari pemerintah daerah, menurut Merza, juga perlu disederhanakan. Lebih lanjut, pemda juga diharap dapat ikut serta dalam penyediaannya.
Poin selanjutnya dalam mendorong transformasi digital, menurut Merza, adalah mengoptimalkan sumber dana pembangunan, termasuk dana USO (Universal Service Obligation), yang diharapkan dapat digunakan hanya untuk membangun infrasktruktur dan jaringan, yang dapat digunakan semua operator secara bersama.
Lebih jauh, Merza melihat, pelaku bisnis digital, yang beroperasi dengan memanfaatkan infrastruktur dan jaringan internet, seharusnya juga dibebankan kontribusi dana pembangunan jaringan, mirip dengan dana USO yang dibebankan kepada operator sebesar 1,25 persen dari pendapatan bruto.
Selain itu, Merza mengatakan peraturan perpajakan untuk pelaku bisnis digital asing juga harus ditegakkan. Menurut dia, pendapatan pajak dari sektor ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Poin terakhir, untuk mendukung transformasi digital, menurut Merza, perlu adanya insentif bagi penyelenggara telekomunikasi.
"BHP Jasa Telekomunikasi sebesar 0,5 persen dari gross revenue, ini seharusnya sudah bisa dihapus. Dengan begitu, kemampuan investasi operator bisa lebih cepat lagi, karena layanan telekomunikasi yang sama sekarang bisa dilakukan oleh pelaku aplikasi," ujar Merza.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini tengah serius melakukan percepatan transformasi digital nasional, dengan lima prioritas.
Pertama, penuntasan pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di 12.548 desa/kelurahan dan 150.000 titik layanan publik. Kedua, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) demi terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia, serta farming dan refarming spektrum frekuensi.
Ketiga, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang digital. Keempat, penguatan ekosistem ekonomi digital dengan memfasilitasi program-program, seperti UMKM Go Online. Terakhir, penyelesaian legislasi primer pendukung ekosistem digital, salah satunya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Baca juga: BPPT terus gaungkan transformasi teknologi dan digital
Baca juga: Kominfo dorong Telemedisin untuk akselerasi transformasi digital
Baca juga: Telkomsel dukung transformasi digital UMKM lewat koneksi berkualitas
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2020
