Dalam surat terbuka di situs berita partainya, ulama reformis itu mengulangi pernyataan bahwa pemilihan kembali Mahmoud Ahmadinejad sebagai presiden pada Juni merupakan hasil dari kecurangan dan menyebutnya sebagai "perampokan politik".
"Semoga Tuhan menyaksikan bagaimana mereka mengubah perselisihan politik menjadi pertikaian kegamaan untuk menindas orang yang menuntut hak-hak politik atas nama agama," katanya dalam surat yang dipasang di situs Sahamnews.
"Kami tidak tahu bahwa mengklaim lagi suara anda dan memprotes perampokan politik sama dengan bertindak korup di bumi dan Mohareb (musuh Tuhan) di mata tuan-tuan ini," katanya.
Karroubi dan calon utama oposisi, Mir Hossein Mousavi, yang menuduh terjadi kecurangan besar-beasran dalam pemilihan presiden itu, mendapat tekanan yang meningkat dari kubu garis keras yang mengumumkan diri mereka sebagai Mohareb -- orang yang layak mati.
Kedua pemimpin oposisi tersebut didukung oleh protes jalanan yang berkobar setelah pemilihan itu dan mengecam penggunaan kekerasan oleh pihak berwenang terhadap demonstran.
"Saya tidak mengubah jalan saya meski ada ancaman dan intimidasi yang meningkat. Saya menjadi semakin pasti dan menyiapkan diri saya dan anak-anak saya menghadapi bencana," kata Karroubi.
Menurut situs beritanya, Karroubi selamat dalam serangan pekan lalu ketika kendaraannya ditembaki di kota Qazvin.
Sementara itu, mantan presiden dan tokoh oposisi utama Iran, Mohammad Khatami, memperingatkan kedua pihak yang berselisih agar tidak ekstrim, kata kantor berita ISNA, Senin.
"Kita kini berada dalam sebuah situasi yang mengarah pada siklus kekerasan berbahaya jika penyelesaian tidak ditemukan," kata Khatami.
Karroubi, mantan ketua parlemen yang berhaluan reformis, dan Mousavi bersikeras bahwa pemilihan Juni itu dicurangi untuk mendudukkan lagi Mahmoud Ahmadinejad ke tampuk kekuasaan.
Protes besar berkobar sejak pemilu tersebut dan sejumlah besar orang ditangkap.
Lebih dari 100 reformis senior, aktivis, wartawan dan yang lain yang ditangkap setelah pemilu Juni itu dikabarkan masih berada di dalam penjara dan beberapa telah disidangkan atas tuduhan mengobarkan kerusuhan di jalan. Oposisi mengecam persidangan itu.
Termasuk yang diadili adalah pegawai-pegawai kedutaan besar Inggris dan Perancis serta seorang wanita Perancis yang menjadi asisten dosen universitas.
Sejauh ini sudah sejumlah orang yang dijatuhi hukuman mati dan puluhan orang divonis hukuman penjara hingga 15 tahun.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengecam protes pasca pemilu itu dan memberikan dukungan tanpa syarat kepada Ahmadinejad dan mengumumkan bahwa pemilihan itu sah, meski dipersoalkan banyak pihak.
Kubu garis keras di Iran menuduh para pendukung oposisi, yang turun ke jalan-jalan untuk memprotes pemilihan kembali Ahmadinejad sebagai presiden, didukung dan diarahkan oleh kekuatan-kekuatan Barat, khususnya AS dan Inggris.
Para pemimpin dunia menyuarakan keprihatinan yang meningkat atas kerusuhan itu, yang telah mengguncang pilar-pilar pemerintahan Islam dan meningkatkan kekhawatiran mengenai masa depan negara muslim Syiah itu, produsen minyak terbesar keempat dunia.
Presiden Mahmoud Ahmadinejad, yang telah membawa Iran ke arah benturan dengan Barat selama masa empat tahun pertama kekuasaannya dengan slogan-slogan anti-Israel dan sikap pembangkangan menyangkut program nuklir negaranya, dinyatakan sebagai pemenang dengan memperoleh 63 persen suara dalam pemilihan tersebut.
Para pemimpin Iran mengecam "campur tangan" negara-negara Barat, khususnya AS serta Inggris, dan menuduh media asing, yang sudah menghadapi pembatasan ketat atas pekerjaan mereka, telah mengobarkan kerusuhan di Iran.
Sejumlah pejabat Iran mengatakan bahwa 36 orang tewas selama kerusuhan itu, namun sumber-sumebr oposisi menyebutkan jumlah kematian 72. Delapan orang lagi tewas selama protes anti-pemerintah pada 27 Desember, menurut data resmi.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
Nggak cuma di iran,di mana-mana kalau motornya politik itu agama sudah pasti kacau.
dari pengalaman negara jepang dulu juga begitu,tetapi setelah agama dipisahkan dari politik pemerintahan barulah bisa berjalan seimbang.Nih buat contoh bagi NKRI (pak SBY & aparatnya.)