Sebagai contoh, jalan negara yang menghubungkan Padang dengan Kabupaten Solok kondisinya kini memprihatinkan, selain karena kondisi topografis di lereng perbukitan juga akibat kendaraan dengan tonase melebihi regulasi terus melintas di ruas ini, katanya di Padang, Selasa.
Truk-truk dengan tonase lebih besar dari regulasi yang diizinkan melintas di jalan Padang-Solok, hingga kini tetap saja melewati jalur ini padahal kondisi badan jalan sudah tidak memungkinkan, tambahnya.
Selain itu, kerusakan ruas jalan juga akibat tidak sinkronnya aturan pemakaian kelas jalan. Contoh, kendraaan yang dizinkan melewati jalan kelas I, tetapi juga melewati jalan kelas II atau jalan dengan kelas III.
Ia menyebutkan, jalan kelas I hanya ada di Pulau Jawa, sedangkan truk-truk besar yang melintas di ruas jalan kelas I itu banyak pula yang membawa barang menuju ke luar Jawa, termasuk Sumatra dan Sumbar.
Dengan demikian, truk-truk dengan izin untuk jalan kelas I itu tetap saja melintasi jalan kelas II yang ada di Sumatra, termasuk Sumbar, akibatnya jelas tidak sesuai dengan kemampuan badan jalan di Sumbar.
Kenyataan di lapangan, tambah dia, truk dengan izin jalan kelas I melintasi di jalan kelas II sehingga badan jalan cepat rusak dan masyarakat serta daerah ini yang dirugikan.
Karena itu, menurut dia, perlu sinkronisasi regulasi dengan penetapkan pemakaian jalan. Paling tidak, dibuat regulasi antar provinsi yang mesti ada sinkronisasi soal pemakaian kelas jalan tersebut.
Jangan sampai di provinsi yang satu regulasinya mengizinkan truk kelas I sedangkan di provinsi lain di Sumatra seperti Sumbar justru melarang, katanya.
Selain itu, ia meminta, pihak terkait bertindak tegas dan tidak lagi membiarkan adanya truk atau kendaraan untuk jalan kelas I melintas di ruas jalan Sumbar.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
