"Asal warga tidak memberi saja kepada pengemis dan anak-anak jalanan ini, maka mereka mungkin tidak akan mau turun ke jalan lagi," ujar Kepala Seksi Pelatihan Sosial, Hemi M Rahayu, kepada Antara, di Bogor Rabu.
Hemi yang didampingin Tarmizi kepala Rehabilitasi Sosial menyebutkan, banyaknya jumlah Anjal di Kota Bogor dikarenakan masih belum adanya aturan yang tegas tentang anjal dan gepeng.
"Selain itu, kebiasaan warga kota Bogor yang masih terbuka dan masih memberi kepada pengemis dan anjal ini makanya mereka (pengemis dan anjal -red) senang turun kejalan dan meminta-minta," ungkap Tarmizi.
Hemi mengatakan bahwa masalah anjal, dan GPO di Kota Bogor merukana masalaha sosial yang tidak serta merta dapat diselesaikan oleh satu pihak.
"Perlu ada kerjasama antar instansi terkait termasuk juga masyarakat. Kita sudah melakukan tugas dengan menertibkan dan membina mereka, Satpol PP juga sudah ikut mengamankan. Tapi memang dasar hati mereka yang senang turun kejalan karena mendapat perlakuan dari Masyarakat," terang Hemi.
Upaya lain untuk mengentaskan persoalan sosial ini adalah dengan diberlakukannya Perda nomor 8 Tahun 2006 tentang ketertiban sosial.
Kondisi saat ini keberadaan anjal dan GPO mulai meresahkan masyarakat, jumlahnya yang semakin banyak membuat masyarakat merasa risih.
Oleh karena itu, Hemi menghimbau masyarakat untuk tidak memberi sedekah atau sumbangan apapun kepada mereka.
"Ini sangat berpengaruh, jika mereka sulit dapatkan uang otomatis mereka tidak akan turun ke jalan. Makanya masyarakat juga harus tegas dan kalau ingin bersedekah ada Badan Amil Zakat, manfaatkan itu saja," ujarnya.
Selama Januari, Dinsosnakertrans telah mengamankan 99 orang yang terdiri dari 47 anak jalanan, 48 gepeng, sisanya empat orang gila.
Jumlah ini meningkat pada tahun sebelumnya, dimana selama operasi penertiban, Dinsosnakertrans tidak pernah menertipkan sebanyak ini.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
Solusinya,Dinsos harus menangkap mereka tiap hari , merawat,membelanjakan dan mengurus mereka,itulah amanat UUD 45 serta AMPERA, bukan masyarakat yang harus dilarang berderma,berbuat baik atau bersedekah.Samapi tidak ada lagi Anjal dang Gepeng di jalanan.Itulah gunanya DINAS SOSIAL ada, kalau tidak seperti zaman Gus Dur, tutup saja kementerian Sosial,tenaga kerja dan transmigrasi.-