"Program 100 hari kerja, tenggelam oleh kasus Century dan kasus konflik KPK dan Polri," kata Sekjen TII, Teten Masduki dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Bahkan, kata dia, penyelenggaraan National Summit tenggelam pada hari yang sama Mabes Polri melakukan penahanan terhadap. Bibit dan Chandra serta masalah mafia hukum.
Hal ini, ia mengatakan disebabkan oleh lambannya respons pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah kasus tersebut.
"Diakibatkan pemberantasan korupsi secara eksplisit tidak dijadikan sebagai pilihan utama dari 15 program unggulan 100 hari pertama kinerja KIB II," katanya.
Semestinya, ia menambahkan program 100 hari pertama itu, dapat menunjukkan program anti korupsi yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk mendapatkan dukungan.
"Serta menjadi pengungkit terhadap program pemberantasan korupsi dalam lima tahun mendatang," katanya.
Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah dalam pemberantasan korupsi baik korupsi dalam pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan, selain cenderung melemah.
"Juga memperlihatkan kontroversi dan diorientasi di sana sini, yang kesemua itu mencuatkan kekhawatiran umum tentang masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.
Kendati demikian, TII berharap adanya perubahan prioritas di dalam pemerintah untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai isu sentral dan bagian dari pemulihan politik, ekonomi, hukum dan birokrasi secara umum.
"Harapan itu barangkali tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi sejauhmana kekuatan gerakan sosial antikorupsi dapat diperhitungkan pengaruhnya oleh pengambil kebijakan," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
