Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam pembukaan rapat kerja pimpinan Kementrian Luar Negeri (Kemlu) dengan Kepala Perwakilan RI (Kepri) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis.
Menteri Marty mengatakan bahwa politik luar negeri dan diplomasi harus diabdikan untuk mencapai tiga pilar pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah untuk periode lima tahun kedepan.
"Keduanya harus dijadikan alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, menjadi bagian dari proses mematangkan kehidupan demokrasi di tanah air, serta harus dapat berkontribusi terhadap terjaminnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Selain berperan untuk mencapai tiga pilar pembangunan tersebut, Marty juga menegaskan tujuh misi lain para diplomat seperti, kontribusi Indonesia terhadap penanganan masalah keamanan dunia, peranan Indonesia memajukan dialog antar agama dan peradaban, menghadapi tantangan ketahanan pangan, energi, dan air bersih.
Serta, kontribusi Indonesia menyangkut masalah global, kontribusi Indonesia dalam mengatasi ancaman penyakit menular, serta peran aktif Indonesia dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.
Menurut Marty, transformasi Indonesia menjadi negara yang demokratis, terbuka dan menghormati hak asasi manusia merupakan suatu contoh aset yang mendudukan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani.
"Politik luar negeri Indonesia juga perlu terus mengedepankan transformasi ASEAN menuju suatu komunitas yang yang semakin terbuka menghormati dan peduli terhadap hak asasi manusia," ujarnya.
Menurut Marty, Indonesia juga memiliki aset politik luar negeri yang dapat diandalkan sepert bukti bahwa demokrasi, islam dan modernitas dapat berjalan beriringan di Indonesia, sehingga dapat menjadi garda terdepan dalam mempromosikan dialog antar agama dan peradaban.
(A050/S026 )
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
