Satgas: Publik harus tahu pejabat negara yang positif COVID-19

Satgas: Publik harus tahu pejabat negara yang positif COVID-19

Juru Bicara Penanganan Satgas COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito saat jumpa pers perkembangan COVID-19 di Kantor Presiden, Selasa (8/9/2020). ANTARA/HO-Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/am.

Ini merupakan transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat
Jakarta (ANTARA) -
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyatakan publik berhak mengetahui siapa saja pejabat negara yang terkonfirmasi positif terjangkit COVID-19.

"Publik juga harus mengetahui dari berbagai pemberitaan di media bahwa makin banyak pejabat yang terkonfirmasi positif (COVID-19)," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Sejumlah pejabat negara yang diketahui terkonfirmasi positif COVID-19 antara lain adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mantan Duta Besar Amerika Serikat Dino Patti Djalal, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor hingga Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang meninggal dunia pada 16 September 2020.

"Ini merupakan bentuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik," tambah Wiku.

Baca juga: 11 kabupaten/kota miliki 1.000 lebih kasus aktif COVID-19

Menurut Wiku, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 tidak mengenal jabatan, jenis kelamin, usia dan tidak mengenal waktu.

"Siapapun bisa terkena dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kami mohon agar betul-betul seluruh masyarakat, seluruh pimpinan kantor betul-betul dapat melindungi diri melindungi saudara, kerabat, sejawat agar tidak terjadi korban lagi karena tergantung pada kita semuanya untuk menjalankan protokol kesehatan," ungkap Wiku.

Wiku mengakui banyak kasus positif COVID-19 di perkantoran, khususnya pada instansi pemerintah.

Baca juga: Satgas minta pengumpulan massa saat kampanye diganti digital

"Namun sebenarnya sampai dengan saat ini klaster penyumbang kasus terbanyak masih diduduki oleh rumah sakit bukan perkantoran namun jumlah klaster perkantoran makin lama makin meningkat," kata Wiku.

Hingga Kamis (17/9) jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 232.628 orang dengan penambahan hari ini sebanyak 3.635 kasus.

Baca juga: Jumlah zona merah COVID-19 di RI turun jadi 41 kabupaten-kota

Terdapat 166.686 orang dinyatakan sembuh dan 9.222 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien suspek mencapai 103.209 orang.

Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta pun sudah mencapai 58.582 kasus dengan penambahan per Kamis (17/9) adalah 1.113 kasus.

Provinsi dengan jumlah kasus terbanyak selanjutnya adalah Jawa Timur dengan 39.508 kasus, Jawa Tengah 18.744 kasus, Jawa Barat dengan 15.584 kasus dan Sulawesi Selatan 13.867 kasus.

Baca juga: Kasus positif COVID-19 Indonesia didominasi kelompok usia produktif
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Peneliti pandemi sarankan untuk tidak berwisata ke luar daerah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar