"Kami mempertanyakan karena tidak sesuai prosedur dan mekanisme pembentukan berdasarkan UU Susduk nomor 22 tahun 2007," kata Ketua KPU Babel, Djamilah Mahari di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menyatakan, penolakan itu sudah disampaikan kepada panwaslu kabupaten dan kota terutama daerah yang akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tahun ini.
"Memang sebelumnya ada surat edaran bersama, namun prosesnya bertentangan dengan UU Susduk nomor 22 tahun 2007," ujarnya.
Djamilah mengkhawatirkan dengan adanya pelantikan anggota panwaslu yang tidak sesuai prosedur dapat memicu terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkada nanti.
"Prosedur perekrutan anggota panwaslu tidak sesuai susduk yang seharusnya perekrutan dilakukan oleh KPU masing-masing daerah dengan jumlah sebanyak enam orang," katanya.
Setelah itu, kata dia, diambil sebanyak tiga orang setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Empat daerah di Babel akan melaksanakan pilkada secara serentak yaitu Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.
"Prosesnya sudah berlangsung dan kami berharap KPU kabupaten dan kota untuk selalu berkoordinasi dengan KPU Babel tentang pelaksanaan Pilkada di empat daerah ini," katanya. (HDI/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
