Alexander Marwata yakin penyidik KPK masih independen dengan UU baru

Alexander Marwata yakin penyidik KPK masih independen dengan UU baru

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Herefa, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (2/10) (Humas KPK)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meyakini independensi penyidik KPK tetap independen di bawah UU No 19 tahun 2019 tentang KPK.

"Bagaimana independensi, Karena ini selalu jadi pertanyaan, seolah-olah ASN tidak independen, kami pastikan dalam penyidikan korupsi, KPK tetap independen, hal itu dijamin UU KPK tidak ada intervensi dari pihak manapun," kata Alexander di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Pada 18 September 2020, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah menyatakan mengundurkan diri dari KPK.

Dalam surat pengunduran dirinnya Febri mengatakan kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK khususnya selama 11 bulan yaitu pasca penerapan UU No 19 tahun 2019.

Baca juga: Pimpinan KPK yakin pegawai jadi ASN tak pengaruhi independensi

Febri mengkhawatirkan independensi pegawai KPK karena status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Independensi juga berlaku penyidik kepolisian dan kejaksaan, mereka bekerja dengan independen, tidak ada hubungan status pegawai KPK menjadi ASN dengan pelaksanaan tugas," tambah Alexander.

Menurut Alexander, perubahan status pegawai menjadi ASN tidak mengubah cara kerja, tetap penyelidik, penyidik, penuntut KPK.

"Semuanya tetap bertanggung jawab kepada pimpinan KPK, tidak ada rentut harus dilaporkan ke Kejaksaan (Agung), tetap domain dan kewenangan KPK yaitu pimpinan KPK katakanlah sesorang mau dilakukan penuntutan demikian juga penyidikan untuk penandatanganan sprindik itu tetap kewenangan pimpinan KPK. Tidak ada pola kerja sekalipun status pegawai jadi ASN," ungkap Alexander.

Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sebagai aturan turunan UU No 19 tahun 2019 yang dikhawatirkan mengurangi independensi KPK karena setiap penyidik KPK akan berganti status menjadi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sedangkan pasal 7 ayat 2 KUHAP menyebut bahwa PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian.

Baca juga: Busyro: Setahun UU KPK baru hilangkan independensi lembaga

"Terkait pengunduran diri mas Febri, tidak ada organisasi yang tidak akan kehilangan pegawainya, pasti akan kehilangan. tapi kembali lagi prinsip kami menghormati setiap keputusan pegawai ini pilihan bebas pada setiap pegwai yang bekerja di KPK termasuk sebuah pilihan, ya monggo," ungkap Alexander.

Menurutnya pimpinan tidak memaksa seseorang untuk bekerja di KPK dan tidak ada juga yang melarang pegawai KPK untuk mengundurkan diri.

"Apapun alasannya kami menghormati setiap alasan yang disampaiakan pegawai itu hak masing-masing pegawai apapun pilihan mereka yang menjadi dasar yang bersangkutan mengundurkan diri, kami menghormati," kata Alexander.

Sejak 2008 sampai 1 Oktober 2020 ada 288 pegawai KPK yang mengundurkan diri, namun tidak termasuk pimpinan, penasihat, PNS yang dipekerjakan yang kembali ke instansi asal, pensiun, meninggal dunia dan pegawai yang berhenti tidak dengan hormat.

Ada 34 pegawai yang mundur hingga 30 September 2020 dengan berbagai alasannya yaitu berakhir masa PKWT dan tidak diperpanjang (1 orang), terkena kasus etik, disiplin pegawai atau hukum (2 orang), alasan keluarga (3 orang), kondisi kurang kondusif karena pandemi Covid-19 (1 orang), kondisi politik dan hukum KPK (2 orang), mengelola usaha pribadi (2 orang), menikahi sesama pegawai (2 orang), pengembangan karir/mendapat pekerjaan baru (21 orang).

Baca juga: Alih status pegawai KPK tak kurangi independensi berantas korupsi

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Keraguan pada KPK adalah bentuk perhatian publik

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar