Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB H. Lalu Syafi`i, di Mataram, Rabu, mengatakan, pengambilan sumpah para kepala sekolah tersebut akan dilakukan oleh Dinas Dikpora masing-masing kabupaten/kota sebelum pelaksanaan UN.
"Itu merupakan kesepakatan seluruh Kepala Dinas Dikpora kabupaten/kota dan Kepala Dinas Dikpora NTB dalam rapat koordinasi yang berlangsung di kawasan wisata Senggigi dua hari lalu," ujarnya.
Ia mengatakan, pengambilan sumpah akan dilakukan secara bersamaan menjelang UN di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan agama masing-masing.
"Sedangkan bagi pengawas UN baik dari kalangan guru maupun akademisi tidak akan dilakukan pengambilan sumpah, namun akan menandatangani pernyataan untuk mengawasi UN secara maksimal, dan jika melakukan kecurangan harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Menurut dia dengan surat pernyataan itu sudah cukup bagi pengawas independen maupun para guru untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh rasa keadilan sesuai tuntutan pelaksanaan UN tahun ini.
"Upaya tersebut merupakan suatu terobosan dalam upaya menciptakan pelaksanaan UN yang jujur di setiap sekolah, karena pada hakikatnya UN untuk mengukur kemampuan para peserta didik dalam menyerap pelajaran dengan cara yang betul-betul murni tanpa ada rekayasa," katanya.
Ia mengatakan para Kepala Dinas Dikpora seluruh kabupaten/kota bersama Dinas Dikpora NTB juga sepakat untuk tidak percaya dengan kunci jawaban palsu yang sering beredar dalam setiap pelaksanaan UN baik melalui lembaran maupun layanan pesan singkat (SMS).
"Kami sepakat bahwa apa pun bentuk kunci jawaban yang biasanya beredar menjelang UN adalah palsu karena pengalaman tahun lalu banyak kunci jawaban yang beredar malah menyesatkan para siswa, bahkan ada sekolah yang tidak lulus 100 persen karena kunci jawaban palsu itu," ujarnya.
(WLD/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
