"Industri di Maluku tidak akan terpengaruh dengan pemberlakuan CAFTA ini karena industri di daerah ini lebih banyak di sektor hilir atau manufaktur, terutama di bidang kelautan dan perikanan," kata MS Hidayat kepada ANTARA disela-sela pembukaan Musyawarah Provinsi (Muprov) V Kadin Maluku, di Ambon, Minggu.
Menurut Menperin, Banyak negara yang melihat Maluku sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kaya potensi hasil perikanan dan kelautan terbesar dan bernilai ekonomis dan laku keras di di pasaran dunia.
Apalagi, menurutnya, Pemerintah dalam lima tahun mendatang pun lebih mengutamakan pengembangan sektor hilir yang berbasis pada agro industri dan pengembangan hasil perikanan dan kelautan guna menghadapi CAFTA maupun perdagangan bebas dunia.
"Jadi industri pengolahan termasuk untuk perikanan dan kelautan yang akan menjadi sumber proses pengembangan sektor hilir itu," katanya, seraya menambahkan, pemberlakuan CAFTA juga berdampak produk harga Indonesia dapat bersaing di pasaran dunia.
MS. Hidayat yang juga Ketua Umum Kadin itu menegaskan, tidak masalah industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan itu dibangun di Maluku atau di daerah lain karena hal itu akan dibicarakan bersama dengan pemprov Maluku, namun perlu ditingkatkan pengembangannya, sehingga mampu memberikan hasil optimal bagi Pendapatan hasil Daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi terpenting bukan soal industrinya harus dibangun di Maluku atau daerah lain, tetapi hasil perikanan dan kelautan di Indonesia harus lebih banyak diproduksi dari Maluku dan dibuat sedemikian rupa sehingga daerah ini memperoleh keuntungan besar yang bagi kepentingan pembangunan di masa mendatang terutama kesejahteraan masyarakatnya," tandasnya.
Menperin juga menambahkan, pihaknya sementara mempersiapkan pemberian bantuan sejumlah peralatan mesin pengolahan untuk Maluku, sehingga dapat berperan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, termasuk perikanan yang tergolong sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat maupun bangsa dan negara.
"Saya masih akan melakukan serangkaian pembicaraan dengan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu untuk lebih mematangkan rencana kerja sama pengembangan sektor industri pengolahan di Maluku, selama lima tahun mendatang," tandasnya.(Ant/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
