Kemarin, 153 perusahaan akan masuk RI hingga Banpres lanjutan

Kemarin, 153 perusahaan akan masuk RI hingga Banpres lanjutan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan diskusi dengan British Chamber of Commerce in Indonesia melalui video conference pada Senin (14/9/2020). ANTARA/Twitter @bkpm/pri. (ANTARA/Twitter @bkpm)

153 perusahaan itu ada relokasi dari beberapa negara, seperti Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, kemudian China. Ada beberapa dari Eropa dan negara lainnya, termasuk juga pengusaha dari dalam negeri.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi menghiasi pemberitaan sektor ekonomi pada Kamis (8/10) kemarin, mulai dari 153 perusahaan akan masuk dan berinvestasi di Indonesia setelah UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan hingga Kementerian Koperasi dan UKM berharap program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro dapat dilanjutkan pada  2021.

 

Bahlil sebut 153 perusahaan akan masuk RI setelah Omnibus Law disahkan

Kepala Badan Koordonasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sekitar 153 perusahaan akan masuk dan berinvestasi di Indonesia setelah UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.

Ia mengatakan ke 153 perusahaan itu berasal dari dalam dan luar negeri, termasuk pula perusahaan-perusahaan yang merelokasi investasinya dari sejumlah negara.

"153 perusahaan itu ada relokasi dari beberapa negara, seperti Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, kemudian China. Ada beberapa dari Eropa dan negara lainnya, termasuk juga pengusaha dari dalam negeri," katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.


Menperin turun langsung pastikan progres proyek "revamping" TPPI Tuban

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita turun langsung untuk memastikan progres proyek pengembangan (revamping) kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, masih berjalan baik di tengah pandemi COVID-19, mengingat proyek tersebut perlu diakselerasi guna mendukung program substitusi impor dan penguatan struktur industri petrokimia nasional.

"Kami mendukung proyek perluasan dan penambahan lini produksi yang tengah dijalankan TPPI saat ini. Tentunya, diharapkan dapat menopang pembangunan sektor industri petrokimia nasional yang berdaya saing dan berkesinambungan," kata Menperin saat meninjau proyek revamping kilang PT TPPI, di Tuban, Jatim, Kamis.

 

CIPS: UU Cipta Kerja tingkatkan investasi di sektor peternakan

Kepala Pusat Penelitian Lembaga Riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat meningkatkan investasi di sektor peternakan.

Sebab, pemerintah akan memberlakukan kebijakan baru yang relatif lebih ramah terhadap masuknya investasi dan menghapus sejumlah kebijakan lama yang menyulitkan seperti pengurusan izin usaha ekspor benih dan bibit serta produksi pakan.

 

Investor global yang kritik Omnibus Law tidak investasi di Indonesia

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 35 investor global yang mengkritik pengesahan Omnibus Law atau atau RUU Cipta Kerja tercatat tidak investasi di Indonesia.

Bahlil dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis, mengakui RUU Cipta Kerja memang menuai pro dan kontra, terlebih dari kalangan di luar negeri.

 

Kemenkop UKM berharap banpres usaha mikro bisa dilanjutkan pada 2021

Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM berharap program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro dapat dilanjutkan pada tahun 2021.

"Programnya direncanakan akan dilanjutkan pada tahun depan," ujar Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Eddy Satriya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Banpres Produktif belum terserap, Pemprov Banten gandeng IKAPPI

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar