Koordinator lapangan (Korlap) Hari Ananda, di Makassar, Jumat sore, dalam orasinya mengatakan, ketidakpastian hukum atas skandal aliran dana bail out Bank Century sebesar Rp6,7 triliun merupakan bentuk ketidaktegasan lembaga yudikatif dalam menuntaskan kasus tersebut.
Hukum yang harusnya menjadi panglima di negeri ini, kata pengunjuk rasa itu, tidak bisa dijalankan karena adanya tarik ulur antara kepentingan politik dan hukum.
Karena itu, mereka meminta ketegasan presiden dalam menuntaskan kasus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yudikatif untuk memproses secara hukum kasus Bank Century itu.
"Kita tahu bersama hukum merupakan panglima tertinggi di negeri ini tetapi apa yang terjadi, bukannya hukum menjadi panglima tetapi hukum malah tersandera oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan dalam kasus itu," ujarnya.
Dalam pernyataan sikap para mahasiswa itu, mereka mendesak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menetapkan kepastian hukum atas skandal Bank Century.
Mendesak kepada Kapolda Sulselbar Irjen Pol Adang Rochjana untuk menetapkan kepastian hukum atas keterlibatan oknum Kam alias KC alias AS terhadap pengrusakan Wisma HMI Cabang Makassar.
Serta mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus korupsi di negeri ini.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian untuk mengatur kelancaran lalu lintas. (MH/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
