Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten Nandi Mulya di Serang, Selasa mengatakan, dalam rapat tertutup kunjungan kerja Banang DPR-RI bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Pendopo Gubernur Banten di Serang, salah satu yang dibahas yakni mengenai laporan pelaksanaan DAK dari kabupaten/kota ke Provinsi Banten paling lambat ditunggu satu pekan.
"DPR-RI meminta kabupaten/kota segera melaporkan ke Pemprov yang selanjutnya akan disampaikan ke Badan anggaran sebagai bahan evaluasi oleh badan anggaran ( Banag)," kata Nandi Mulya.
Ia mengatakan, Banag menganggap penting laporan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK pendidikan, mengingat banyaknya dugaan penyimpangan karena kurang memahami juklak dan juknis pelaksanaan DAK tersebut di daerah.
Bahkan, kata Nandi, Badan anggaran PR-RI mengancam akan memeberikan sanksi pengurangan DAK pendidikan tersebut tahun berikutnya bagi kabupaten/kota yang terbukti melakukan penyimpangan. Bahkan, dengan adanya dugaan penyimpangan tersebut pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2010 terhambat karena sudah menjelang triwuan II belum dicairkan.
"Makanya Badan anggaran memberikan waktu sepekan untuk melaporkan. Ini sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan APBN perubahan 2010," kata Nandi
Dalam kunker tersebut, Banag DPR-RI juga menerima berbagai aspirasi berkaitan dengan anggran berbagai program pembangunan dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di antaranya, anggaran pembebasan lahan untuk Waduk Karian sebesar Rp204 miliar yang baru terealisasi Rp45 miliar, kemudian pembangunan infrastruktur pelabuhan Internasional Bojonegara, pembangunan kilang minyak Bojonegara, Jembatan Selat Sunda (JSS) serta pembangunan ruang kelas sekolah SLTA.
Rombongan Tim Kunker Badan Anggaran DRPR-RI dipimpin Ketua rombongan Olly Dondokambe didampingi sejumlah anggotanya di ntaranya Hikmat Tomet, Iti Octavia Jayabaya, dan Anggelina Sondakh, diterima Gubernur Banten dan sejumlah pejabat terkait seperti Kepala Dinas Pendidikan Eko Endang Koswara.
Tim Banag DPR-RI menyatakan akan memprioritaskan aspirasi tersebut yang kemungkinan bisa diakomodir dalam APBN Perubahan 2010, sesuai dengan usulan dari Kementerian terkait yang akan dibahas pada 11 April mendatang. Atau kemungkinan juga aspirasi dari daerah itu, akan dimasukan dalam APBN murni 2011.
(M045/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
