Hamas desak Biden batalkan 'kesepakatan abad ini' ala Trump

Hamas desak Biden batalkan 'kesepakatan abad ini' ala Trump

Dokumentasi - Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh saat memberikan pidato atas keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di Kota Gaza, Kamis (7/12/2017). ANTARA/REUTERS/Mohammed Salem/am.

(Biden agar) meralat arah kebijakan AS yang tak adil terhadap rakyat (Palestina) kami yang menjadikan AS mitra (bagi Israel) dalam penindasan dan agresi.
Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, mendesak presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden untuk membatalkan apa yang disebut dengan solusi ala Presiden Donald Trump "kesepakatan abad ini".

Melalui pernyataan Haniyeh meminta pemerintahan Biden agar mencabut pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar ke kota suci tersebut.

"Kesepakatan abad ini" ala Trump merujuk pada Yerusalem sebagai "ibu kota Israel yang tak dapat terbagi" dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat.

Rencana Trump, yang mengundang badai kecaman dari rakyat Palestina, menyerukan pendirian negara Palestina dalam bentuk kepulauan yang dihubungkan dengan jembatan dan terowongan.

Haniyeh mendesak Biden agar "meralat arah kebijakan AS yang tak adil terhadap rakyat (Palestina) kami yang menjadikan AS mitra (bagi Israel) dalam penindasan dan agresi."

Pemimpin Hamas akan menyeru pemerintahan AS yang baru untuk "menghormati iktikad rakyat Palestina beserta pilihan demokratis mereka... dan untuk menahan diri dari kebijakan yang menekan rakyat dan negara-negara kawasan untuk menormalisasi hubungan dengan pendudukan (Israel)."

Diperhitungkan oleh media besar AS, Joe Biden (77), diumumkan sebagai Presiden AS ke-46 setelah mengalahkan Trump pada pilpres tahun ini.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Fatah, Hamas bersatu lawan aneksasi Israel
Baca juga: Menteri Luar Negeri Rusia puji ikrar persatuan Palestina
Baca juga: HAMAS puji dukungan rakyat Bahrain untuk rakyat Palestina

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Akademisi minta pemerintah hati-hati terhadap isu Papua

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar