Kendati paripurna itu sempat diwarnai aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Hanura sebagai penolakan kehadiran Menteri Keuangan RI (dalam rangka pembahasan agenda lain, yakni APBN-P 2010), namun pengesahan anggota KPI sebagai salah satu agenda sidang tetap berlangsung.
Ketua Komisi I DPR RI, Kemal Aziz Stamboel dalam laporan di hadapan paripurna, menjelaskan, dari ke-9 komisioner itu, dua nama merupakan wajah lama, yakni Mochamad Riyanto dan Yazirwan Uyun.
"Kedua anggota ini sebelumnya telah menjadi anggota KPI Pusat periode 2007-2010. Sedangkan terdapatnya mantan anggota KPI Daerah diharapkan bisa mengurangi ketidaksingkronan antara KPI Pusat dan Daerah yang selama ini sering menjadi kendala," ujarnya.
Dewan mengharapkan, ke-9 komisioner tersebut, dapat memberikan perlindungan pada masyarakat, sehingga siaran dapat berjalan sesuai rel yang diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
"Tugas KPI ke depan semakin berat. Karenanya DPR RI berharap anggota KPI periode 2010-2013 dapat bekerja lebih baik dari periode sebelumnya," katanya.
Sesudah disahkan DPR RI, keputusan ini kemudian akan disampaikan kepada presiden untuk mendapatkan penetapan.
Aksi Walk Out
Rapat Paripurna DPR RI ini sempat heboh oleh aksi walk out memrotes kehadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mewakili Pemerintah untuk agenda pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) itu, para anggota Fraksi PDI Perjuangan mendesak pimpinan rapat menjelaskan status kehadiran Sri Mulyani yang dianggap sebagai salah satu pihak paling bertanggungjawab atas megaskandal Bank Century.
"Kami minta agar sidang mengambil keputusan, siapa yang mewakili Pemerintah dalam pengambilan keputusan rapat paripurna ini," kata Aria Bima, salah satu jurubicara F PDI Perjuangan DPR RI saat melakukan interupsi.
Hujan interupsi pun terus berlanjut yang memperdebatkan kehadiran Menkeu Sri Mulyani.
Para wakil Pemerintah, termasuk Menteri Koordinator (Menko) Perekenomian Hatta Radjasa terpaksa menunggu dulu perdebatan panas tersebut usai.
Selain Aria Bima, muncul pula pernyataan dari Erik Satrya Wardhana (Fraksi Partai Hanura), menyatakan keberatan atas kehadiran Sri Mulyani, karena terkait erat dengan megaskandal Bank Century.
Sebab, menurutnya, dalam putusan Rapat Paripurna sebelumnya, Sri Mulyani (dan juga Boediono, Wapres) direkomendasikan sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam megaskandal tersebut.
Namun, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Michael Wattimena, menyatakan, Rapat Paripurna segera dilanjutkan dan tidak keberatan dengan kehadiran Menteri Keuangan.
Karena, menurutnya, proses politik megaskandal Bank Century telah selesai dan DPR RI sudah membentuk Tim Pengawas Kasus Bank Century.
"Biar proses hukum berjalan, tanggung jawab jabatan harus tetap dilaksanakan," tegasnya.
Degan begitu, kehadiran Menkeu dibela oleh Fraksi Demokrat, termasuk salah satu anggotanya, Ruhut Sitompul yang mengatakan, perlu ada asas praduga tak bersalah.
Lalu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto meminta, agar hasil pembahasan APBN-P ditandatangani oleh Menko Hatta Radjasa (mewakili Pemerintah).
"Dan harusnya konsisten yang hadir dari Pemerintah hanya Menko Perekonomian," ujarnya.
Karena perdebatan dan interupsi terus berlanjut, dan ada pernyataan pimpinan rapat tentang undangan kepada Pemerintah berdasarkan hasil Bamus sedemikian, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya tetap menyatakan `walk-out`, lalu diikuti oleh Fraksi Partai Hanura.
Menanggapi hujan interupsi para anggota Dewan itu, Anis Matta memang menjelaskan, hasil rapat Bamus telah setuju mengundang Sri Mulyani.
"Kehadiran Sri Mulyani ini atas undangan DPR RI yang telah kita putuskan melalui rapat Bamus. Karena Bamus diwakili semua fraksi, maka kita tidak punya alasan untuk tidak menghadirkan Menkeu semata karena kasus Century," ujarnya.
Sesudah ada penjelasan pimpinan rapat demikian mengenai kehadiran Sri Mulyani atas undangan Bamus DPR RI, Bambang Wuryanto akhirnya minta izin Fraksi PDI Perjuangan meninggalkan ruang sidang paripurna dan diikuti oleh seluruh anggotamya.
Berikut anggota baru komisioner KPI Pusat:
- Mochamad Riyanto (meraih 42 suara)
- Ezki Tri Rezeki Widianti (42)
- Dadang Rahmat Hidayat (36)
- Azimah (31)
- Nina Mutmainnah (30)
- Idy Muzayyad (25)
- Iswandi Syahputra (25)
- Judhariksawan (23)
- Yazirwan Uyun (22)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
