Kathmandu (ANTARA News/AFP) - Perdana Menteri (PM) Nepal, Madhav Kumar, menolak mengundurkan diri kendatipun protes Maois seminggu di ibu kota Kathmandu, kata media pemerintah, Senin, sementara batas waktu dalam proses perdamaian negara itu kian dekat.

Partai Kongres Nepal mengatakan Madhav akan tetap berkuasa sampai oposisi Maois mentaati syarat-syarat yang ditetapkan dalam perundingan perdamaian, kata surat kabar The Rising Nepal.

"Satu konsesus bagi perubahan pemerintah tidak mungkin dilakukan sampai selesainya proses perdamaian dan penyusunan konstitusi," kata juru bicara partai itu Arjun Narsingh KC kepada surat kabar itu setelah satu rapat partai tersebut, Ahad.

Sampai tahun 2006, pemberontak Maois berperang melawan pemerintah negara itu selama 10 tahun, dan mereka kemudian menjadi partai terbesar di parlemen dalam pemilu dua tahun lalu.

Berdasarkan perjanjian perdamaian, bekas pemberontak berhaluan kiri itu setuju membubarkan sayap pemuda parammiliter yang agresif mereka dan mngembalikan properti yang mereka rampas-- tetapi tidak banyak kemajuan dicapai.

Satu konstitusi nasional yang baru juga harus disusun pada 28 Mei,satu janji penting dalam usaha menjamin perdamaian abadi di negara Himalaya itu, tetapi para anggota parlemen tidak mungkin memenuhi batas waktu itu.

Unjuk-unjuk rasa besar Maois melumpuhkan Kathmandu dalam pekan lalu, walaupun partai itu menyebut pemogokan umum Jumat malam karena kemarahan masyarakat terhadap semua toko dan kantor dipaksa tutup.

Perdana menteri Nepal menulis sepucuk surat kepada pemimpin Maois Pushpa Kamal Dahal, Minggu mendesak dia menyelesaikan konflik itu melalui perundingan.

Tetapi Maois bahkan mengulangi tuntutan-tuntutan mereka bahwa ia harus mundur.

"Perdana menteri harus mundur untuk memungkinkan suasana lingkungan yang layak bagi dialog dan konsensus," kata juru bicara Maois Dinanath Sharma kepada wartawan.
(Uu.H-RN/B002/P003)

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010