"Tidak ada tradisi semacam itu (pembekuan, red.) dan pembekuan biasanya hanya berlaku di partai politik. Ini semakin kelihatan bahwa cara yang diambil lebih politis dari kepengurusan NU di bawah Pak Hasyim Muzadi," kata Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah Abu Hafsin, di Semarang, Senin.
Abu Hafsin menilai wajar penolakan yang dilakukan PWNU Jawa Timur terhadap kepengurusan PBNU baru, karena dibentuk tanpa melibatkan tim formatur. Sementara Ketua Rois Syuriah PWNU Jatim menjadi tim formatur untuk perwakilan Jawa.
"Kami memahami ketidakpuasan PWNU Jatim. Banyak pengurus wilayah lainnya yang sebenarnya membiarkan (kepengurusan yang baru, red.), karena yang penting tidak terjadi kekacauan dan NU bisa berjalan dengan baik," katanya.
Abu Hafsin menjelaskan bahwa dalam rapat tim formatur di rumah Rois Aam PBNU KH Sahal Mahfudz di Pati, Jawa Tengah pada 12 April 2010, di antaranya memutuskan Wakil Rois Aam terdiri dari dua orang, yakni KH Hasyim Muzadi dan KH Mustofa Bisri. Akan tetapi kemudian kepengurusan PBNU yang diumumkan berbeda.
"Kalau kepengurusan tidak atas kesepakatan formatur, maka wajar kalau kemudian banyak PWNU dan PWNU Jatim tidak puas. PWU Jatim mengumpulkan sejumlah PCNU dan hasilnya meminta diadakan musyawarah luar biasa (MLB) jika tidak kembalikan kepada pengurusan awal," katanya.
Najahan, Wakil Ketua PWNU Jateng menambahkan bahwa NU adalah organisasi yang sudah tertata dan mengedepankan demokrasi. Hasil muktamar sebagai majelis tertinggi organisasi harus dihormati semua pihak, termasuk menghormati pembentukan pengurus.
"Semuanya harus tunduk kepada garis organisasi dan bukan tunduk kepada personal," katanya.
Sebelumnya, Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengancam akan membekukan kepengurusan PWNU Jatim saat ini, karena adanya penolakan terhadap kepengurusan PBNU yang baru dan mengusulkan diselenggarakannya MLB. (N008/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
