"Segala keputusannya berada di tangan Presiden Yudhoyono. Sedangkan manajemen PT Inalum tidak memiliki kewenangan yang bisa menentukan," kata Direktur Umum dan SDM PT Inalum Nazril Kamaruddin dalam diskusi yang dilaksanakan di kantor gubernur Sumatera Utara di Medan, Kamis.
Nazril mengatakan, keputusan untuk mengambil alih atau memperpanjang kontrak PT Inalum yang berakhir pada 2013 itu akan ditentukan Presiden Yudhoyono pada Oktober 2010.
Namun untuk sebagai bahan pertimbangan, PT Inalum dinilai sangat prospektif hingga 20 tahun ke depan dan memiliki kerja sama dagang dengan 100 perusahaan di seluruh dunia.
Dari kegiatan dagang yang dilakukan tersebut, PT Inalum mampu menghasilkan laba mencapai 100 juta dolar AS per tahun dalam tujuh tahun terakhir.
PT Inalum juga telah menyelesaikan utang kepada 10 investor yang tergabung dalam konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA), Jepang.
Namun Direktur Umum dan SDM PT Inalum itu tidak menjelaskan jenis dan jumlah nilai utang yang dibayarkan kepada konsorsium perusahaan dari Jepang tersebut.
Saat ini, kata Nazril, terdapat sekutar 5.500 orang warga Indonesia yang bekerja di pabrik pengolahan dan peleburan aluminium yang berlokasi di daerah Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara itu.
Dengan kondisi dan potensi itu, akan sangat bermanfaat jika Presiden Yudhoyono memutuskan untuk mengambil alih operasional PT Inalum yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2013 tersebut.
"Itu harapan pribadi. Tapi, keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden," katanya.
Sekretaris Daerah Sumut RE Nainggolan mengatakan, opsi untuk mengambil alih atau melanjutkan kerja sama pengolahan PT Inalum perlu disikapi dengan arif oleh pemerintah.
Apalagi jika dilihat dari nilai investasi PT Inalum yang mencapai dua miliar dolar AS dengan produksi 225.000 ton batang aluminium per tahun yang ditunjang ketersediaan pasokan listrik 603 MegaWatt dari PLTA Asahan II.
"Namun bagi daerah (Sumut), pengambilalihan PT Inalum pada tahun 2013 itu sudah final," kata mantan bupati Tapanuli Utara tersebut.
Meski demikian, kata Nainggolan, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan dengan tetap mengakomodir kepentingan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di provinsi.
Dengan demikian, hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Jepang di masa depan, tetap terjaga baik, katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumut Parlindungan Purba menyatakan, hasil diskusi itu akan dibawa ke dalam rapat kerja DPD-RI di Jakarta pada 16 Juni 2010 yang hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Yudhoyono.
"Setidaknya, dari hasil diskusi ini, kita semakin jelas mengetahui posisi Indonesia terhadap PT Inalum," katanya.(*)
(T.I023/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
