Aisyah didampingi Sekretaris Umum IPKN Saharto Sahardjo dan Ketua Departmen Nilai Kepahlawan IKPNI Bambang Sulistomo, mengemukakan hal tersebut kepada pers di Jakarta, Senin, menyambut HUT ke-65 Hari Kelahiran Pancasila, 1 Juni.
Mantan anggota DPR itu menyatakan prihatin atas kehidupan masyarakat Indonesia yang sejak Reformasi 1998 seolah-olah nilai-nilai Pancasila tidak dilaksanakan dalam kehidpan sehari-hari terbukti adanya kasus bentrok antar-warga desa tertentu, antar-suporter sepakbola tertentu, dan konflik horizontal di sejumlah daerah.
Oleh karena itu, kata Aisyah, perlu lembaga pengkajian nilai-nilai Pancasila yang tidak seperti BP-7 pada Orde Baru bersifat indoktrinasi, tapi sebagai lembaga indpenden yang bertugas untuk merumuskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berpolitik, hukum, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan ketenagakerjaan.
Menurut putri pahlawan nasional KH A Wahid Hasyim itu, lembaga pengkajian tersebut harus diisi oleh orang-orang yang berkomitmen terhadap Pancasila dan bersikap independen, bukanlah figur yang memiliki kepentingan tertentu.
Melalui lembaga itu, maka diharapkan penyelenggara negara dan masyarakat akan memiliki persepsi dan pemahaman yang sama dalam melaksanakan nilai-nila Pancasila, serta setiap produk UU dan peraturan pemerintah termasuk peraturan pelaksanaan lainnya harus bertumpu kepada nilai-nilai Pancasila.
Selain itu, dengan pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila, maka generasi muda Indonesia akan memiliki karekater kebangsaan yang kuat, sehinga ke depan akan menjadi bangsa yang mandiri, mampu bersaing di era global dan tetap mempertahankan kedaulatan NKRI.
Berkaitan dengan Hari Kelahiran Pancasila, pada 1 Juni 2010, besok, Ketua Umum IKPNI Aisyah Hamid Baidlowi mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk kembali kepada nilia-nilai Pancasila.
Sementara itu, Bambang Sulistomo yan juga putra pahlawan nasioanal Bung Tomo itu mengatakan, lembaga pengkajian tersebut juga diharapkan dapat mensosialisasikan nilai Pancasila tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada penyelenggara negara.
"Nilai-nilai yang terurai dari 36 butir P4, seolah-olah hanya harus dihayati oleh masyarakat. Seharusnya penyelenggara negara juga harus menjiwai," ujarnya.(*)
(Ant/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
