Akademisi: Praktik korupsi ganggu pembangunan jangka panjang

Akademisi: Praktik korupsi ganggu pembangunan jangka panjang

Tangkapan layar Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (1/10/2020). (ANTARA/Dewa Wiguna)

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan praktik korupsi yang terjadi di Tanah Air akan mengganggu rencana pembangunan jangka panjang.

"Praktik korupsi tidak akan membuat pembangunan menjadi sehat, berkualitas dan berkelanjutan," katanya dalam diskusi daring dengan tema "Turunnya Indeks Persepsi Korupsi (CPI): Tantangan Investasi dan Ekonomi Indonesia" melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Menyusun perbaikan Indeks Persepsi Korupsi RI

Baca juga: Membaca arah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia


Menurut dia, para koruptor hanya menginginkan atau meraup sumber daya sebanyak mungkin dalam waktu cepat guna memperkokoh cengkeraman politik. Hal tersebut sekaligus untuk memperbesar kekuatan logistik.

"Merekalah yang akan terus berjaya di panggung politik," katanya.

Transparency International (TI) pekan lalu meluncurkan indeks persepsi korupsi yang menempatkan skor Indonesia pada 2020 turun tiga poin dari 40/100 di 2019 menjadi 37/100 di 2020.

Perolehan tersebut sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei di seluruh dunia.

Padahal, capaian 2019 merupakan skor tertinggi Indonesia setelah sebelumnya kinerja Indonesia terus menanjak. Meskipun demikian, kondisi tersebut sejatinya telah diprediksi oleh berbagai pihak.

Anjloknya kinerja indeks persepsi korupsi ini dianggap dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi "good governance" serta kondisi investasi dan ekonomi di Tanah Air.

Senada dengan Faisal Basri, dosen FEB dari Universitas Gadjah Mada (UGM) M.A, Rimawan Pradiptyo mengatakan ada kesamaan antara dampak pandemi dan praktik korupsi.

Ia berpendapat korupsi dan pandemi menciptakan kesenjangan multidimensi serta berdampak negatif terhadap keadilan di dalam generasi dan keadilan antargenerasi.

Baca juga: KPK jabarkan berbagai upaya berantas korupsi respons IPK turun

Baca juga: Jubir: Meski IPK turun, Presiden terus dorong pemerintahan antikorupsi


"Untuk itu, negara harus kembali ke amanah proklamasi dan kembali ke rel reformasi. Itu strategi adaptasi yang dibutuhkan Indonesia saat ini," ujarnya.

Merujuk pada laporan Global Competitiveness Index yang disusun oleh Word Economic Forum pada 2017, korupsi adalah hambatan utama dalam melakukan bisnis di Indonesia.

Oleh sebab itu, penurunan CPI kemungkinan besar akan memengaruhi perkembangan investasi dan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

LSI: 51 persen pemuka opini tidak puas kinerja KPK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar