Bengkulu (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada warga miskin di daerah itu melalui program Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS).

Program tersebut mengakomodir warga miskin yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat - Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Inisiatif Pak Gubernur menggunakan APBD untuk bisa memberikan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu yang belum terjangkau oleh program pemerintah pusat, buat saya itu penting dan saya mendukung sekali," kata Budi saat menghadiri peluncuran program KBS di Kampus Poltekes Kemenkes Bengkulu, Kamis.

Kendati demikian, Menkes meminta Pemprov Bengkulu benar-benar memastikan data warga penerima manfaat program KBS ini agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya supaya penyalurannya tepat sasaran.

Baca juga: Menkes jelaskan alasan Indonesia beli vaksin di banyak negara

Baca juga: Menkes Budi Gunadi dijadwalkan tinjau vaksinasi massal di Bengkulu


"Saya rasa rekonsiliasi data itu penting supaya orang yang menerima memang membutuhkan, jangan sampai pemerintah berikan bantuan tapi itu bukan ke sasarannya," ujar Budi.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan program KBS ini akan menyasar sekitar 33.743 warga miskin yang tersebar di 10 kabupaten dan kota d Provinsi Bengkulu.

Rinciannya, di Kabupaten Kaur sebanyak 2.302 peserta, Bengkulu Selatan 2.951 peserta, Seluma 3.808 peserta, Kota Bengkulu 6.119 peserta.

Kemudian di Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 2.068 peserta, Bengkulu Utara 4.853 peserta, Kepahiang 2.697 peserta, Rejang Lebong 4.843 peserta, Lebong 1.884 peserta dan Mukomuko 2.218 peserta.

Rohidin berharap program yang dibiayai APBD Provinsi Bengkulu ini bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat kurang mampu, khususnya belum mendapatkan bantuan sosial dan kesehatan dari pemerintah pusat.

"Saya minta para bupati dan wali kota menyiapkan data yang akurat supaya yang mendapatkan program KBS ini memang layak dan pantas," demikian Rohidin.*

Baca juga: Butuh dukungan khusus, Kepri minta 30 ribu vaksin di sektor pariwisata

Baca juga: Menkes intensifkan pengujian antigen dalam PPKM mikro


Pewarta: Carminanda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021