F-Golkar nilai rencana amendemen UUD 1945 tidak tepat saat pandemi

F-Golkar nilai rencana amendemen UUD 1945 tidak tepat saat pandemi

Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena (ANTARA/HO)

Seharusnya semua elemen bangsa terutama pemerintah berkonsentrasi mengatasi pandemi
Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai rencana dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di saat bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 merupakan langkah tidak tepat dan gegabah.

"Amendemen terhadap konstitusi saat ini,  apalagi di masa pandemi COVID-19, adalah langkah gegabah, karena seharusnya semua elemen bangsa terutama pemerintah berkonsentrasi mengatasi pandemi," kata Idris dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Langkah konsentrasi tersebut, menurut dia, termasuk mempersiapkan pemulihan ekonomi pascapandemi dan tidak perlu disibukkan dengan isu-isu yang tidak mendesak, namun justru akan menimbulkan kegaduhan baru.

Dia menilai polemik mulai muncul ketika pandemi, namun MPR justru dianggap sibuk mengkaji amendemen konstitusi yang seharusnya tidak menjadi prioritas.

"Persoalan mulai muncul ketika sebagian masyarakat yang tidak mendapat informasi secara utuh mencoba menduga-duga ada apa sebenarnya di balik agenda amendemen konstitusi," ujarnya pula.

Menurut Idris, masyarakat ada yang menilai amendemen dibuat untuk melancarkan agenda masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengklarifikasi tidak setuju dengan ide tersebut.

Namun, menurut dia, kecurigaan itu pasti akan terus muncul, apalagi ketika salah satu partai politik justru telah menegaskan bahwa menginginkan pemilu presiden (pilpres) kembali dipilih oleh anggota MPR.

"Partai Golkar dengan tegas menolak, karena akan mencederai reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata serta akan menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia," katanya pula.

Idris mengatakan Badan Kajian MPR RI saat ini diwacanakan hanya untuk menindaklanjuti rekomendasi anggota MPR RI periode 2014-2019 yang merekomendasikan untuk mengkaji suatu sistem pembangunan nasional model GBHN.

Karena itu, menurut dia, Badan Pengkajian MPR RI membuat Frasa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan konsekuensinya dari rencana adanya PPHN itu menjadi masalah, mengingat untuk melahirkannya diperlukan produk hukum.

"Untuk melahirkan PPHN, maka diperlukan produk hukum yaitu menambah pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk membuat TAP MPR. Atau menambah pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk membuat PPHN yang keduanya berimplikasi pada amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," ujarnya lagi.

Idris mengatakan F-Golkar MPR RI sebenarnya dapat menerima jika PPHN tetap diperlukan untuk dibuat, namun sebetulnya dengan UU saja sudah dapat mengakomodir kepentingan nasional.

Hal itu, menurut dia, karena undang-undang juga merupakan produk hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia.
Baca juga: Syarief Hasan tegaskan MPR dengar aspirasi wacana amendemen UUD
Baca juga: DPR belum pernah bicarakan wacana tiga periode jabatan Presiden


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Matakin dukung MPR amandemen terbatas UUD NRI 1945

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar