"Sejak UN diberlakukan tingkat tawuran antarsekolah langsung mengalami penurunan. Ini adalah salah satu manfaat nyata dari program tersebut," ujarnya di Wisma Kalla.
UN, lanjutnya, membuat para siswa lebih fokus pada cara untuk lulus dengan belajar dan mempersiapkan diri menghadapi ujian.
"UN adalah salah satu program yang saya titipkan untuk dipertahankan kepada presiden, sebelum saya berhenti sebagai wakil presiden," ujarnya.
Dalam kesempatan itu JK juga mengatakan, penyelesaian masalah unjuk rasa mahasiswa harus dengan memperkuat bidang akademis secara internal.
"Kita tidak perlu menandatangani komitmen macam-macam. Kita harus menumbuhkan budaya dimana seluruh masyarakat sepakat ketika ada unjuk rasa yang disertai kekerasan, ramai-ramai kita katakan "tolo" (bodoh dalam bahasa Makassar -red)," ujarnya.
Komitmen yang harus dibangun adalah komitmen menjaga masa depan daerah dan bangsa, ujarnya.
"Saya khawatir jika Sulsel terus dikenal dengan citra kekerasan akan membuat daerah ini semakin terpuruk," jelasnya.
Dengan demikian, para pengunjuk rasa akan merasa malu dan jera ketika berunjuk rasa. Hal ini juga sekaligus mengingatkan akan hakikat budaya "Siri" atau malu orang Sulsel lebih diarahkan ke sebuah pencapaian prestasi bukan kepada kekerasan.
Jusuf Kalla mengundang gubernur, wali kota, ketua DPRD, rektor, perwakilan mahasiswa, akademisi dan pengusaha untuk duduk bersama menyusul keprihatinannya terhadap aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan yang kerap terjadi di Makassar.
Pada kesempatan itu, dirinya menawarkan konsep penyelesaian dengan perilaku positif dari kebudayaan dan karakter orang Sulawesi Selatan yaitu "Pabbambangang Na Macca" menggunakan emosi dengan cara yang pintar bukan dengan cara yang bodoh.(*)
(T.KR-RY/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
