Ulama asal Jember berusia 87 tahun itu mengakui upaya menyatukan partai-partai politik NU akan menghadapi banyak rintangan.
"Rintangan dan kesulitan pasti ada, tapi alhamdulillah gagasan islah itu sudah mulai dilakukan sekarang meskipun tidak merata karena tidak semua pengurus partai politik datang," kata kakak kandung mantan Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi itu.
Sejak berkecimpung di dalam NU pada 1941, Kiai Muhith mengaku banyak cobaan dan rintangan yang dihadapi ulama dan pengurus dalam membesarkan jam`iyah yang didirikan pada 1926 itu.
Walau begitu, para ulama dan pengurus NU selalu mampu menyelesaikan konflik di tubuh NU sehingga sampai sekarang organisasi itu tetap berdiri kokoh.
Ia berharap, PKB pro-Gus Dur, PKB pro-Muhaimin, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mampu menjalin rekonsiliasi menjadi partai politik besar.
Deklarasi Komite Islah dua kubu PKB berbeda dan PKNU itu digagas Hasan Aminuddin (Ketua DPW PKB Jatim pro-Gus Dur) dan Lukman Edy (Sekjen DPP PKB pro-Muhaimin).
Selain Kiai Muhith, acara itu dihadiri K.H. Miftahul Akhyar (PWNU Jatim), K.H. Zainuddin Djazuli, K.H. Nurul Huda Djazuli, K.H. Anwar Iskandar (ketiganya Dewan Syura PKNU Jatim), Hj. Lily Chodidjah Wahid (Dewan Syura DPP PKB pro-Muhaimin), dan K.H. Aziz Masyhuri (PP Denanyar Jombang).
Sementara itu, K.H. Nurul Huda Djazuli menyatakan, NU harus punya sayap partai politik meskipun tetap harus mempertahankan garis "Khittah 1926".
"Khittah yang diputuskan dalam Muktamar NU Situbondo bukan berarti mengabaikan persoalan politik karena tidak selaras dengan ajaran di dalam Alquran dan Hadis," kata pengasuh PP Al Falah, Ploso, Mojo, Kabupaten Kediri itu.
Oleh sebab itu, dia mendukung upaya islah demi terwujudnya partai politik yang kuat di bawah NU meskipun bukan hal yang mudah.(*)
(T.M038/D007/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
Defri Supit
