"Orang-orang itu berani mempertaruhkan harta, kekayaan dan keluarganya itu demi merebut sumber daya publik yang lebih besar, yakni anggaran," tegasnya di sela-sela lokarya investigasi APBD di Malang, Selasa.
Ia menegaskan, pada intinya mereka yang "berebut" jabatan melalui proses pimilihan kepala daerah (pilkada) itu semata-mata hanya untuk merebut anggaran yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sebenarnya, tegas Danang, penyusunan anggaran itu adalah politiksemata, sebab produk-produk anggaran yang menetapkan dan mengesahkan adalah para politikus berdasarkan kompromi berbagai kekuatan politik.
Ia mengakui, angaran untuk kepentingan publik pada saat menjelang pemilihan umum (pemilu) termasuk pilkada di daerah dinaikkan secara besar-besaran, namun setelah pesta demo0krasi dipangkas habis-habisan, bahkan janji-janji politik pun hanya tinggal janji.
Kalaupun ada yang terealisasi, tegasnya, itu hanya sebagian kecil dan anggarannya juga minim."Jauh dari yang dikampanyekan," tegasnya.
Danang juga mengakui, setelah lolos menjadi orang nomor satu di daerah, banyak yang tidak memperhatikan kualitas layanan publik seperti yang dijanjikanpada waktu kampanye.
(E009/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
