"Saya ingin tegaskan bahwa tidak ada rencana dalam jangka pendek mencabut BBM subsidi untuk sepeda motor. Tidak ada itu," kata Darwin Saleh, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Kamis.
Hal tersebut dikemukakan usai menghadiri rapat Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Wapres Boediono sekaligus sebagai Wakil Ketua DEN, yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Armida Alisjahbana.
Menurutnya, kalaupun ada rencana pemerintah untuk pembatasan penggunaan BBM subsidi adalah akan ditujukan kepada pemakai yang menggunakan mobil mewah dan CC tertentu.
Dia mengatakan, akibat penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran maka pemerintah terpaksa mengeluarkan hampir Rp90 triliun.
Darwin mengakui, akibat tinggia anggaran pemerintah untuk BBM subsidi yang tidak tepat sasaran, banyak infrastruktur yang tidak bisa terealisasi.
"Jadi jangan sampai pembangunan infrastruktur kekurangan anggaran akibat penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran," katanya.
Kementrian ESDM, katanya, saat ini tengah membentuk tim dalam upaya untuk membuat BBM dapat digunakan ke masyarakat yang tepat sasaran.
"BBM subsidi itu seharusnya digunakan untuk transportasi umum dan sepeda motor yang banyak digunakan oleh rakyat berpenghasilan terbatas," kata menteri.
Dia mengatakan, pemerintah telah menganggarkan BBM subsidi sebanyak 36,5 juta kiloliter dan apabila tidak ditangani dengan baik akan melonjak menjadi 40 juta kiloliter.
"Dengan 36,5 juta kiloliter saja pemerintah sudah harus mengeluarkan anggaran hampir Rp90 triliun, bagaimana jika penggunaan BBM subsidi mencapai 40 juta kiloliter. Berapa lagi anggaran yang harus dikeluarkan untuk yang tidak tepat sasaran," katanya.
Untuk itu, katanya, kementrainnya sedang merumuskan dengan hati-hati dan sebaik-baiknya golongan masyarakat siapa-siapa saja yang sebaiknya menggunakan BBM subsidi dan siapa yang tidak," katanya.(*)
(T.A025/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
