Pada Selasa, polisi terlibat bentrokan dengan para pemrotes yang dipimpin Menteri Pelayanan Teknik dan konstruksi Wimal Weerawansa, setelah mereka mencegat para personel keamanan yang mengawal para staf PBB yang terkurung keluar dari gedung di kota Kolombo itu.
Weerawansa, yang memegang kekuasaan cukup besar dalam pemerintah Presiden Mshinda Rajapakse yang dapat mencegah campur tangan polisi, Selasa, berjanji bahwa para pendukung akan melakukan mogok makan kecuali badan dunia tersebut membatalkan tim itu.
"Besok jika kami tidak memperoleh jawaban yang baik, seorang anggota parlemen juga akan ikut bergabung dengan mogok makan ini sampai mati dan kami akan meminta semua warga Sri Lanka di luar negeri melakukan protes-protes di depan kantor-kantor PBB di seluruh dunia," kata Weerawansa kepada wartawan.
Di New York, juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan "staf penting"-- yang terdiri sekitar seperempat dsri 200 orang yang bekerja di kantor PBB di Kolombo-- akan kembali bekerja, Kamis.
Pemerintah itu sangat berkeberatan atas tindakan Ban pada 22 Juni membentuk satu tim tiga orang untuk memberikan advis kepada dia apakah kejahatan perang telah dilakukan pada akhir perang 25 tahun Sri Lanka dengan pemberontak separatis Macan Tamil, yang pasukan pemerintah kalahkan Mei 2009.
Akan tetapi, pemerintah mengatakan pihaknya sadar akan kewajiban-kewajibannya untuk melindungi PBB sebagai institusi diplomatik, dan hak-hak demokratik para pengunjuk rasa.
"Pemerintah memahami bahwa mereka yang berunjuk rasa berniat akan melanjutkan protes-protes mereka," katanya dalam sebuah pernyataan. "Pada saat yang sama, kekebasan masuk dan ke luar ke dan dari kompleks bagi personil yang resmi akan tetap berlaku."
Haq mengatakan Duta Besar Sri Lanka untuk PBB Palitha Kohona menjamin kepala staf PBB Vijay Nambiar, Selasa pemerintahnya bertanggung jawab atas keselamatan staf PBB. Haq juga mengatakan tim Ban itu " akan tetap menjalankan tugas mereka-- itu jelas."
Sri Lanka menganggap tim itu sebagai satu pelanggaran terhadap kedaulatannya dan satu penerapan munafik standar ganda pemerintah-pemerintah Barat menyangkut perang terhadap teror.
Ban mengatakan tim itu hanyalah satu sumber untuk membantu rekonsiliasi Sri Lanka setelah ribuan warga Tamil tewas dalam bulan-bulan terakhir perang. Pemerintah Sri Lanka yang dipimpin etnik mayoritas Sinhala, mengatakan jumlah korban terlalu dibesarkan.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dalam kesempatan ulang tahun berakhirnya perang itu untuk kembali mendesak penyelidikan internasioal atas apa yang mereka sebut puluhan ribu warga sipil tewas, dan Sri Lanka berada dalam tekanan Barat menyangkut catatan hak asasi manusianya.
Pemerintah membantah bahwa serdadu-serdadunya melakukan kejahatan perang.
(H-RN/B002/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
