"Ini menunjukan masing-masing calon terpilih memiliki motivasi yang kuat untuk menjadikan HKTI sebagai alat politik. Keikutsertaan mereka untuk kepentingan politik, bukan memperjuangan kepentingan petani," kata Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Jumat.
Munas HKTI VII di Bali telah melahirkan dualisme kepemimpinan, yakni Prabowo Subianto yang sebelumnya menjabat sebagai Ketum HKTI dan pengusaha Oesman Sapta Odang yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Daerah.
Ia menilai kubu Prabowo Subianto melakukan semena-mena karena meminta agar peserta Munas VII memilih Prabowo kembali sebagai Ketua Umum HKTI.
"Secara aklamasi, mereka menginginkan Prabowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum HKTI. Sangat disayangkan sekali terjadi seperti ini. Ini menunjukan mereka haus kekuasaan," paparnya.
Ia mengaku heran kepada calon lainnya Muhammad Jafar Hafsah yang sebelumnya menolak Prabowo sebagai Ketum HKTI, tiba-tiba mendukung setelah akan diberi jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI.
Burhan--sapaan Burhanudin--mengatakan, adanya Munas tandingan juga menunjukan betapa kuatnya libido mereka akan kekuasaan.
Akibat dualisme kepemimpinan HKTI itu akan merugikan para petani karena petani akan kebingungan menentukan arahnya, apakah akan memilih Prabowo atau Oesman.
"Seharusnya tidak perlu ada munas tandingan. Kalau ada masalah internal, lebih baik dibicarakan," katanya.
Selain itu, kata Burhan, diadakannya Munas HKTI VII di Bali menunjukan bahwa kepengurusan HKTI hanya diperuntukkan bagi para penguasa karena tidak mungkin para petani yang notabene dari kalangan menengah ke bawah bisa menghadiri acara munas tersebut.
"Ini mengakibatkan komunikasi antara pengurus HKTI dengan petani akan semakin terputus," ucapnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada petani untuk memilih pemimpin HKTI dari kalangan petani sendiri karena akan lebih merasakan penderitaan para petani selama ini.
(ANT/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
