"Kita menghargai ide konfederasi tetapi kenapa tidak untuk fusi saja, kita mendukung fusi partai politik," katanya di Gedung DPP PPP Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan ide konfederasi memang cukup menarik. Namun demikian konfederasi partai politik memiliki dua hambatan yaitu secara politis dan ideologis.
"Bagaimana konfederasi itu bisa menyatukan secara politis dan ideologis dari masing-masing partai politik. Ini sulit, dan ini menjadi hambatan, mengapa tidak bergabung saja, fusi," katanya.
Ia menambahkan, sebagai hasil fusi partai-partai Islam, pihaknya menyerukan kembali untuk menjadikan partai berlambang Ka`bah tersebut sebagai rumah besar Islam.
"PPP merupakan fusi dari partai Islam, era reformasi memunculkan fragmentasi politik sehingga muncul berbagai partai politik Islam, kini saatnya kembali menjadikan PPP menjadi rumah politik Islam, kenapa tidak kembali (partai-partai Islam)," katanya.
Ia menilai, penyederhanaan sistem kepartaian diperlukan untuk mengembangkan demokrasi yang lebih efektif.
Menurut dia, bentuk sistem kepartaian yang multipartai ekstrem saat ini tidak mendukung sistem presidensial.
"Sehingga pemerintahan berjalan tidak efektif," katanya. Untuk itu, penyederhanaan partai politik sangat dibutuhkan.
Ia menambahkan, meski pihaknya mendorong fusi partai politik, namun ide konfederasi juga akan dipertimbangkan. "Terutama ya itu tadi untuk menyederhanakan partai politik," katanya.
Pengamat Politik dari Reform Institute Yudi Latief mengatakan, penyederhanaan partai politik melalui `Parliamentary Treshold` dinilai kurang tepat karena menafikan suara partai kecil.
Menurut dia, sebaiknya justru lebih meningkatkan `electoral threshold` sehingga akan membatasi pendirian partai politik.
Menurut dia, penyederhanaan partai politik yang terpenting adalah di parlemen. Untuk itu, dirinya sepakat dengan adanya konfederasi partai politik.(M041/U002)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
