"Perlu bank pertanian agar petani dapat membeli sarana produksi pertanian," kata Oesman Sapta saat diskusi Rekonstruksi Paradigma Gerakan Mahasiswa Dalam Menghadapi Era Globalisasi yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara, di kampus UIN, Jakarta, Senin.
Oesman mengatakan dulu ada BRI yang bertujuan membantu petani dan nelayan. Namun sekarang bank tersebut tidak lagi terlalu mengurusi pertanian.
Oesman yang juga mantan Wakil Ketua MPR dari utusan daerah tersebut mengatakan, jika perlu ke depan dibuat bank baru yang mengurusi pertanian.
Sementara itu Ketua Harian HKTI Sutrisno Iwantono mengatakan saat ini paling-paling petani hanya memerlukan modal Rp2-3 juta per hektare. Namun petani masih kesulitan jika memerlukan kredit sebesar itu dari perbankan.
"Salah satu sebab adalah petani tidak mempunyai agunan," kata mantan Presiden Organisasi Kerjasama Petani Asia itu.
Mantan Deputi Menteri Koperasi dan UKM ini mengatakan sebagian lahan petani belum disertifikatkan sehingga sulit untuk dijadikan agunan.
Untuk itu, lanjut Iwantono, HKTI juga meminta pemerintah agar melakukan program nasional untuk mensertifikatkan lahan pertani.
Badan Pertanahan Nasional (BPN), katanya, sebaiknya juga menjadi agen pembangunan. BPN, katanya, jangan hanya menunggu pihak yang ingin melakukan sertifikasi tanah. "BPN harus jemput bola kepada petani," katanya.
Ia mengatakan petani enggan melakukan sertifikasi tanah antara lain karena biayanya mahal. Untuk itu pemerintah juga perlu memikirkan biaya sertifikasi tanah untuk petani.
Mengenai perlukah pemerintah membentuk bank baru yang menangani pertanian, Iwantono mengatakan, bisa saja hal itu dilakukan. Namun ia mengingatkan bahwa untuk membentuk bank baru memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Untuk itu, katanya, bisa saja BRI diminta kembali untuk menangani pertanian. "Misalnya saja bank itu diminta untuk menyalurkan kredit untuk pertanian dengan porsi tertentu," katanya.
Iwantono mengatakan, bank yang khusus menangani pertanian merupakan hal yang umum ditemui di beberapa negara seperti di Jepang, Thailand dan Malaysia. Hal itu, katanya, karena karakteristik usaha pertanian yang berbeda dengan sektor lainnya.(*)
(T.U002/A023/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
