"Kami wait and see saja," kata Drektur Bisnis dan Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsuddin pada Forum Group Discussion: Prospek PLTN dalam Memenuhi Kebutuhan Listrik yang Terjangkau di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2010-2019 dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2008-2027 tidak terdapat rencana PLTN karena "fuel mix" akan didominasi oleh batubara.
Dikatakan Murtaqi, pengembangan PLTN di suatu negara tidak selalu berdasar motif profit dan lebih pada keputusan nasional dalam diversifikasi energi dan ketahanan energi nasional sehingga PLTN menjadi pilihan sulit bagi PLN.
"Biaya kapitalnya sangat tinggi tergantung pada besarnya daya, lama konstruksi, suku bunga, pilihan teknologi, jangka pembiayaan dan lain-lain serta biaya investasi yang tinggi dimana 1 unit 1.000 MWe antara 1.500-4.000 juta dolar AS, bahkan lebih," katanya.
Besarnya biaya kapital dapat mendekati atau melampaui credit limit keseluruhan suatu negara berkembang, sehingga pemberi pinjaman akan ragu-ragu memusatkan resiko keuangan pada proyek semahal PLTN, ujarnya.
"Selain karena masa konstruksi PLTN sangat panjang antara 6-15 tahun, periode pengembalian investasi juga berjangka sangat panjang dan biaya bunga bisa mencapai 30-40 persen dari biaya fisik proyek sebagai bunga selama konstruksi," katanya.
Kesulitan itu ditambah tak adanya dukungan kebijakan dan insentif pemerintah, belum lagi resiko keselamatan serta tingginya resistensi masyarakat dan dunia usaha yang belum melihat investasi di PLTN sebagai sesuatu yang menguntungkan, tambahnya.
IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, ujarnya, menekankan bahwa, PLTN tidak bisa dikembangkan tanpa dukungan pemerintah dalam membuat kebijakan, ikut mempromosikan dan mendanai, serta menciptakan situasi kondusif.
Selain itu PLTN juga harus mendapat dukungan dana dari industri dimana mereka tidak akan tertarik tanpa jaminan pemerintah dan pasar listrik yang tak mendukung.
(D009/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
